LENSA.TODAY., – Mencermati informasi, dinamika, serta respon publik yang berkembang di media online maupun media sosial terkait pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) menyampaikan keprihatinan mendalam.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Gorut, Hamzah Sidik Djibran, menegaskan bahwa kegaduhan yang muncul di tengah masyarakat tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia menduga pihak Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) selaku OPD teknis tidak menjalankan prosedur sebagaimana aturan yang berlaku.
“Banyak aspirasi publik yang muncul karena merasa ada kejanggalan. Prosedur seharusnya dijalankan sesuai regulasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi para tenaga honorer,” ungkap Hamzah. Rabu (17/9/2025)
Lebih lanjut, Hamzah menekankan bahwa Fraksi Golkar DPRD Gorut siap berdiri di garda terdepan untuk memperjuangkan hak para tenaga honorer yang merasa dirugikan. Ia bahkan mengajak masyarakat yang memiliki informasi maupun bukti terkait dugaan pelanggaran dalam proses seleksi ini untuk menyampaikannya.
“Jika ada data, informasi, atau bukti yang bisa mendukung, kami Fraksi Golkar akan memperjuangkannya secara serius. Jangan sampai ada tenaga honorer yang terabaikan atau dikorbankan,” tegasnya.
Fraksi Golkar DPRD Gorut juga berharap agar Pemerintah Daerah melalui BKPP segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Hal ini dinilai penting demi mengembalikan kepercayaan masyarakat dan meredam polemik yang terus berkembang di ruang publik, baik di dunia nyata maupun di media sosial. ~A2
