LENSA.TODAY, -(GORONTALO)- Koordinator Wilayah Gerakan Pemuda Tani Indonesia (Gempita) Gorontalo meminta kepada Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya untuk mencari solusi dalam menghadapi musim kemarau yang berdampak serius masyarakat luas, khususnya Petani. Selasa, (29/08/2023).
Menurutnya, bahwa tahun 2023 Indonesia mengalami musim kemarau (Polodulahe) yang lebih kering dan lebih lama dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dibeberapa daerah seperti Nusa Tenggara, Bali danJawa Timur sudah kemarau sejak bulan April. Khusua di Sulawesi bagian utara termasuk Gorontalo dimulai sejak bulan Juni.
Bahkan, sebagaimana BMKG merilis bahwa kemarau ini akan mengalami puncaknya pada bulan Agustus ini dan diperkirakan melandai di bulan November.
” Musim Kemarau akan berdampak pada berkurangnya ketersediaan air dilahan-lahan pertanian dan perkebunan sehingga mengakibatkan penurunan jumlah dan kualitas hasil produksi Pertanian, bahkan bisa menyebabkan gagal panen yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga komoditi pangan rumah tangga,” ujar Moch. Dahlan Usman.
Disamping itu juga, Dahlan menjelaskan bahwa dikawasan pemukiman penduduk pasokan ketersediaan air bersih bisa mengalami penurunan drastis, sebagaimana terjadi di Desa Lito Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo dan juga beberapa keluhan warga di Desa Puncak dan Desa Bukit Aren Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.
” Kasian rakyat Gorontalo, dengan kondisi saat ini, mereka membutuhkan solusi dari pemerintah, baik pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Kami berharap Pak Pj. Gubernur untuk bisa turun langsung kelapangan, mendengar langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat saat ini,” ungkap Dahlan.
Olehnya, Selaku Korwil Gempita Gorontalo dan juga sebagai Presidium Terpilih Majelis Wilayah Kahmi dirinya mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo segera mengambil langkah strategis berupa Pembentukan Crisis Centre Polodulahe yang diorkestrasi langsung oleh Pj. Gubernur serta melibatkan Para Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang terdampak langsung oleh musim kemarau.
” Pembentukan Crisis Centre Polodulahe adalah langkah kongrit Pak Pj. Gubernur dgn melibatkan Kepala-kepala Daerah yang terkena dampak. Dan yang paling penting adalah Crisis Centre ini harus di pimpin oleh Pj Gubernur langsung karena sudah lintas Kabupaten/Kota,” imbuh Korwil Gempita Gorontalo.
Terakhir dirinya juga menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota segera mengkoordinasikan langkah-langkah mitigasi.
” Langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini yakni pengaktifan pompa-pompa air dilahan pertanian, mengoptimalkan sumber air (embung, bendungan & waduk), menyesuaikan pola tanam, menyuplai air bersih ke kawasan pemukiman yang kritis, menghimbau warga untuk menghemat penggunaan air serta mengantisipasi kebakaran hutan,” pungkasnya. (Arb)
