Kejaksaan Agung di Puncak Kepercayaan Publik : Antara Capaian dan Tantangan
LENSA.TODAY, -(OPINI)- Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas...
Read moreLENSA.TODAY., (GORUT) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gorontalo Utara kembali menggelar rapat lanjutan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (16/9/2025).
Pada forum tersebut, Anggota Komisi II DPRD Gorontalo Utara dari Fraksi Golkar, Lukum Diko, menyoroti secara tegas persoalan pelayanan kesehatan, khususnya pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Lukum mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna memperdalam kajian terkait alokasi anggaran dan teknis layanan BPJS. Usul ini didasari banyaknya keluhan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan, mulai dari kartu BPJS nonaktif hingga pembelian obat di luar fasilitas kesehatan karena tidak ditanggung.
“Pelayanan BPJS ini menyangkut hak dasar masyarakat. Kita bicara anggaran miliaran rupiah, tetapi masih banyak warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Ini harus diselidiki secara mendalam, termasuk perhitungan alokasi anggaran yang mencapai lebih dari Rp13 miliar,” tegas Lukum.
Selain BPJS, Lukum juga mempertanyakan transparansi anggaran operasional layanan kesehatan seperti penggunaan ambulance, biaya BBM, hingga kemudahan rujukan pasien.
Ia menekankan bahwa anggaran perubahan APBD 2025 harus berdampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya fokus pada kegiatan operasional.
“Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaatnya. Akses ambulance harus cepat, rujukan tanpa hambatan, dan obat-obatan tersedia lengkap. Kalau obat yang seharusnya ditanggung BPJS masih harus dibeli, berarti ada masalah besar,” ujarnya.
Di hadapan peserta rapat, Kepala Dinas Kesehatan memberikan penjelasan umum terkait alokasi anggaran kesehatan, termasuk program BPJS. Namun demikian, DPRD tetap meminta rincian jelas tentang mekanisme anggaran serta solusi atas keluhan masyarakat.
Rapat Banggar ini diharapkan menghasilkan langkah konkret yang tak hanya menyelesaikan persoalan anggaran, tetapi juga memastikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata bagi seluruh warga Gorontalo Utara. ~A2
LENSA.TODAY, -(OPINI)- Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas...
Read more© Copyright 2025 - All rights reserved | Proudly Hosted by Hestek Media
© Copyright 2025 - All rights reserved | Proudly Hosted by Hestek Media