LENSA.TODAY, -(GORONTALO)- Isu yang beredar di publik Gorontalo terkait dugaan adanya pemufakatan jahat yang terjadi ketika Revan Saputra Bangsawan (RSB) yang saat ini diduga memiliki tambang ilegal di Bolaang Mongondow Selatan bertemu Gubernur Gusnar Ismail di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo beberapa hari lalu.
Yang lebih menguatkan dugaan tersebut, kedatangan RSB di Rudis Gubernur di dampingi oleh Bupati Bone Bolango Ismet Mile, Wakil Bupati Bone Bolango Risman Tolingguhu, dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo (Suami dari Calon Wakil Bupati Gorut Nurjanah Yusuf).
Seperti yang di ketahui publik, tokoh-tokoh politik yang mendampingi RSB itu merupakan orang-orang yang memiliki hutang budi Politik dengan RSB pada Pilkada Bone Bolango dan PSU Gorontalo Utara kemarin.
“Jangan sampai daerah ini telah di gadaikan oleh para tokoh-tokoh tersebut, ini sangat merusakan tatanan Pemerintahan dan mental-mental Pemimpin di Gorontalo,” ungkap Lion Hidjun.
“Lokasi pertambangan rakyat di Gorontalo untuk rakyat Gorontalo, bukan untuk orang luar Gorontalo yang ingin merusak daerah kita,” ujar Lion.
Sesuai informasi yang di beritakan oleh salah satu media online, RSB kolaborasi dengan Gubernur Gusnar Ismail, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili, Bupati Ismet Mile dalam pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Gorontalo.
Sementara di Sulawesi Utara, nama RSB akhir-akhir ini citranya sangat buruk karena diduga memiliki lokasi Tambang Ilegal dan melakukan penjebakan, intimidasi, serta menghina profesi Jurnalis.
Menurut Lion, Pengurusan rekomendasi WPR ke Kementerian ESDM adalah tanggungjawab Pemerintah Provinsi Gorontalo, mengapa ada orang luar Gorontalo yang ikut terlibat mengurus ?? ada apa ?? dan tujuannya apa ??
“Rakyat Gorontalo tidak bodoh, pasti ada sesuatu yang terjadi sehingga ada keterlibatan orang luar dalam mengurus WPR di Gorontalo,” tegas Lion.
Lebih parahnya lagi kata Lion Hidjun, RSB diduga hanya mengusulkan izin WPR untuk lokasi atau wilayah yang baru, bukan lokasi atau wilayah yang selama ini telah puluhan tahun dikelola oleh masyarakat.
“Hal ini tentu saja menambah tanda tanya besar, Apakah RSB ingin memonopoli izin WPR di Provinsi Gorontalo hanya untuk kepentingan dirinya sendiri ??,” tanya Lion.
“Permufakatan yang dimaksud itu adalah dimana opini yang dibangun oleh pemberitaan yang ada hari ini adalah wilayah pertambangan yang diberitakan itu untuk diperjuangkan oleh RSB ini bukan wilayah pertambangan yang dikelola atau yang ditempati oleh masyarakat sampai dengan hari ini yang sudah 34 tahun, Kuat dugaan surat tersebut di serahkan oleh Wakil Bupati kepada Revan Saputra Bangsawan karena mereka memiliki hubungan emosional yang kuat.” pungkasnya.
Saat di konfirmasi terkait kebenaran informasi surat Rekomendasi WPR se-Provinsi Gorontalo di serahkan ke Revan Saputra Bangsawan, Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Gorontalo Rahmat Dangkua membenarkan hal tersebut.
“ WPR sudah ada penetapan dan itu yang tetapkan adalah Kepmen, WPR itu ada didalam WP Provinsi Gorontalo dan itu terbit Tahun 2022 tentang Penetapan WPR.” Jelas Rahmat
Rahmat pun menegaskan bahwa nama Revan Saputra Bangsawan tidak ada didalam kepengurusan dokumen WPR Provinsi Gorontalo.
” Tidak ada Revan didalam WPR. Didalamnya ada WP, WPR dan IPR. Yang 10 blok itu oleh PP memang dibuatkan dokumen pengelolaan WPR, setelah itu kembali lagi ke kementrian dan buat lagi dokumen dan diputuskan oleh menteri.” Tegas Rahmat
Terakhir kata Rahmat, bahwa memang banyak yang datang untuk meminta dokumen WPR, dan bukan hanya Revan Saputra Bangsawan yang meminta dokumen tersebut.
” Memang sih, hampir semua orang yang datang ke kami itu menyampaikan “Nanti akan kami bantu” . Nah apakah orang-orang itu dorang menetapkan kami Allahu alam kami tidak tau. Bukan cuma Revan yang ba minta mana 10 Blok itu. Karena tanpa penetapan pengelolaan WPR tidak bakalan keluar IPR.” Tutup Rahmat (***)
