LENSA.TODAY, -(BONBOL)- Polemik yang terjadi di Desa Talango Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango yang diduga membuat kegaduhan ditingkatan sosial mendapat tanggapan dari sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Yonli Bawinto.
Menurutnya, pasca dilakukannya rapat dengar pendapat (RDP) atau rapat klarifikasi oleh Kepala Desa Tolango yang dilaksanakan oleh BPD beberapa hari kemarin diduga Kepala Desa Tolango tidak transparan.
” Jadi begini pak, saat RDP terkait laporan masyarakat yang kami lakukan, diduga kepala desa ini masih belum buka-bukaan,” ucap Yonli pada Kami, (07/3/2024).
” Padahal dengan dilaksanakannya RDP, kami sebagai anggota BPD berharap kepada pak kades ini berbicara apa adanya tanpa ada yang ditutup-tutupi,” lanjut Yonli.
Selain itu juga, Yonli menceritakan terkait kronologi aspirasi masyarakat yang disampaikan ke pihak BPD Desa Tolango. Adapun tuntutan masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Diduga hal-hal yang seharusnya menurut aturan harus diputuskan melalui musyawarah desa, akan tetapi oleh pihak kepala desa hanya diputus secara sepihak.
2. Diduga Kepala desa memungut iuran di pasar tradisional desa, tidak ada dasar hukum seperti peraturan desa yg dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan sehingga itu terindikasi sebagai pungutan liar (pungli).
3. Diduga Dalam hal penentuan penerima bantuan pemerintah yg masuk di desa. kepala desa lebih memilih mengunakan orang-orang diluar struktur pemerintah desa ketimbang aparat desa, akibatnya bantuan tersebut salah sasaran bahkan lebih dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengan kepala desa atau orang kepercayaan kepala desa.
4. Diduga Ada indikasi ketidaknetralan kepala desa pada pemilu, dan cenderung memamfaatkan bantuan seperti PKH dengan jalan menyuruh orang-orang tertentu untuk menghubungi penerima bantuan untuk memilih salah satu calon. Sehingga terindikasi tindakan tersebut diduga mengintimidasi para penerima bantuan PKH.
Selain itu juga, pada saat RDP kami laksanakan, kami sangat berharap kepada kepala desa tolango untuk mengklarifikasi terkait poin-poin yang menjadi tuntutan masyarakat, tapi hal itu tidak sesuai harapan.
” Kami ingin persoalan ini mendapat solusi, tapi apalah daya, semua belum sesuai harapan,” kata Sekretaris BPD Tolango.
Olehnya, dengan berbagai macam pertimbangan, kami berharap agar kiranya dalam mencari solusi yang terjadi saat ini, kami berharap agar kiranya pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten serta aparat penegak hukum dapat turun langsung ke desa kami.
” Harapan kami, pak camat, ibu bupati dan penegak hukum dapat turun langsung ke desa tolango. Silahkan didengar langsung apa yang menjadi tuntutan masyarakat,” tutup Yonli. (Arb)
