LENSA.TODAY., (GORUT) – Komisi I DPRD Gorontalo Utara terus memantau perkembangan penginputan data usulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025. Pemantauan ini dilakukan dalam rapat bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gorontalo Utara.
Wakil Ketua Komisi I, Hendra Nurdin, mengungkapkan bahwa BKD telah menjamin seluruh data akan selesai diinput sebelum batas waktu yang ditetapkan, yakni Rabu, 8 Oktober 2025, pukul 10.00 WITA.
“Dari total 1.112 usulan PPPK, tercatat sebanyak 362 data telah terverifikasi, sementara 750 lainnya sudah masuk dalam sistem,” jelas Hendra.
Meski progres penginputan berjalan baik, Hendra menyoroti belum adanya kejelasan terkait skema penggajian PPPK tersebut. Menurutnya, persoalan teknis penggajian perlu segera dibahas lebih lanjut oleh pemerintah daerah.
“Soal gaji nanti tentu pemerintah daerah akan memikirkan skenarionya. Tapi yang penting, sekarang ini diusulkan dulu,” tegasnya.
Dalam rapat itu, Komisi I juga menyoroti nasib 60 guru madrasah di bawah naungan Kementerian Agama yang turut terdaftar sebagai usulan PPPK. Hendra meminta agar pemerintah daerah bersama Kemenag duduk bersama mencari solusi atas persoalan ini.
“Kalau 60 guru madrasah itu diakomodir, bagaimana nasib sekolah-sekolah madrasah lainnya? Kami minta ada langkah bersama untuk menyelesaikan masalah ini,” tambahnya.
Hendra juga menegaskan pentingnya kehadiran langsung pimpinan OPD dalam setiap pertemuan agar permasalahan bisa segera diselesaikan. Ia berharap seluruh proses ini berjalan lancar tanpa menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Hendra menyampaikan apresiasi kepada Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, yang dinilai berperan penting dalam membuka kembali sistem penginputan usulan PPPK.
“Kami dari Komisi I menyampaikan terima kasih kepada Pak Bupati atas perjuangannya. Berkat upaya beliau, sistem yang sebelumnya tertutup kini dibuka kembali, sehingga para tenaga honorer bisa kembali diakomodasi,” pungkasnya. ~A2
