LENSATODAY, POHUWATO – Baru-baru ini pada penyerahan LHP tahun anggaran 2022 oleh BPK RI perwakilan Gorontalo, banyak sejumlah daerah di Provinsi Gorontalo belum menyerahkan sejumlah hasil temuan BPK tersebut dan tidak di tindak lanjuti.
Dengan demikian Daerah Pohuwato, tanah kelahiran dari salah satu aktivis KPMIP Cabang Limboto Harun Alulu menilai, bahwa adanya temuan 4,1 miliar di daerah Pohuwato membuat malu dan seakan menampar sistem pemerintahan yang ada di tanah kelahirannya.
Kenapa tidak dari penyampaian LHP tahun anggaran 2022 oleh BPK RI perwakilan Gorontalo, yang di hadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sendiri di temukan kesalahan penganggaran belanja daerah pada tahun 2022 sebesar Rp 4,1 miliar pada sembilan SKPD.
” Dari temuan tersebut, kami meminta kepada Bupati Pohuwato, yang mempunyai otoritas di Daerah Pohuwato agar dapat mengevaluasi kinerja dari sembilan SKPD yang di sebutkan dalam LHP kemarin,” pinta Harun tegas.
Dimana kata Harun Alulu, di tambah dengan Tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang tidak sesuai ketentuan besaran Rp 131,80 juta pada tahun 2013 hingga 2021 dan 2022 sebnyak Rp 103,79 juta.
Selain itu tekornya kas 10 sekolah Rp 118 .41 juta, dan pertanggung jawaban dana BOSS yang tidak sesuai dengan kondisi senyatannya Rp 94.40 juta.
Maka angka-angka dari temuan tersebut menurut Harun, seakan mempertontonkan kinerja buruk dari pemerintah daerah Pohuwato saat ini.
” Dan baru terungkap angka-angka yang cukup besar menurut kami, ini bukan angka kecil untuk dimainkan,” ujar Harun kepada awak media ini, jumat (19/05/2023).
Harun berharap, kepada Bupati Pohuwato agar dapat mengevaluasi kinerja dari SKPD yang lalai dalam pengelolaan keuangan daerah.
” Jangan hanya menobar citra di media sosial seakan Pohuwato baik-baik saja, kami sebagai putra daerah malu atas temuan yang telah di bacakan dlam LHP itu” tutur harun.
Harun Alulu, yang juga sebagai Ketua Bem Fakultas Hukum di Universitas Gorontalo (UG) itu menambahkan, bahwa sangat miris daerah yang nota benenya terkenal dengan daerah maju, namun dengan adanya temuan ini membuat publik tau betapa borosnya daerah Pohuwato.
” Sebagai Agen Off Control, dan sebagai putra daerah Pohuwato meminta kepada APH agar tidak diam dari temuan-teman ini, lakukan langkah-langkah tegas. Tindak tegas oknum-oknum yang tidak bekerja secara baik di SKPD yang ada di LHP itu,” tutup Harun. (Arb)
