LENSA.TODAY, -(KABGOR)- Persiapan pelaksanaan event nasional Pekan Nasional (PENAS) Tani dan Nelayan di Provinsi Gorontalo menuai kritik dari kalangan DPRD Kabupaten Gorontalo. Minimnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dinilai berpotensi mengganggu kesuksesan kegiatan berskala nasional tersebut.
Kritik tersebut mencuat dalam rapat koordinasi internal yang digelar di Ruang Rapat Dulohupa, melibatkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, DPRD, serta pihak kepolisian. Rapat berlangsung dinamis dengan adu argumentasi antara sejumlah pihak terkait kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Gorontalo, Darwin Romy Sjahrain, menyampaikan bahwa berbagai agenda kegiatan PENAS, termasuk lomba berkuda dan perlombaan lainnya, telah dipersiapkan.
Namun pernyataan itu mendapat tanggapan keras dari anggota DPRD, Iskandar Mangopa.
Iskandar menilai panitia terlalu fokus pada aspek kegiatan lomba, sementara persoalan mendasar seperti kepastian jumlah peserta, pemondokan, hingga mahalnya tiket transportasi belum tertangani dengan baik. Ia mengungkapkan kekhawatiran terkait penurunan jumlah peserta dari target awal.
“Awalnya disebutkan akan ada sekitar 30 ribu peserta, tetapi yang diperkirakan hadir hanya sekitar 3 ribu. Ini perlu kejelasan. Jangan hanya fokus pada lomba, sementara peserta yang menjadi inti kegiatan justru tidak pasti,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan fasilitas dan akses menjadi faktor utama yang berpotensi membuat peserta dari luar daerah membatalkan kehadiran. Ia meminta panitia lebih serius dalam memastikan kesiapan teknis di lapangan.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, mengingatkan bahwa PENAS merupakan kegiatan nasional yang menyangkut citra daerah sebagai tuan rumah. Ia mengaku menerima laporan adanya peserta yang membatalkan kehadiran akibat kurangnya kesiapan.
“Ini bukan kegiatan biasa. Ini menyangkut nama baik daerah. Jangan sampai kita justru dipermalukan karena persiapan yang tidak matang,” ujar Zulfikar.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan pemondokan dan konsumsi bagi peserta, termasuk aspek keamanan pangan. Menurutnya, koordinasi lintas instansi harus diperkuat agar tidak terjadi miskomunikasi.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Ramsi Sondak, turut mendesak agar persiapan dilakukan secara lebih serius. Ia menyoroti kurangnya koordinasi panitia dengan berbagai pihak, termasuk unsur partai politik.
“Ini kegiatan besar yang rencananya akan dihadiri Presiden RI. Seharusnya semua pihak dilibatkan dan mendapatkan informasi yang jelas. Jangan sampai kita sebagai tuan rumah justru tidak siap,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kesiapan aparat kepolisian yang telah menyiapkan pengamanan, namun menegaskan bahwa panitia harus melengkapi seluruh kebutuhan teknis, termasuk data pemondokan dan fasilitas pendukung lainnya.
Diketahui, Rapat tersebut turut dihadiri oleh unsur DPRD dari berbagai fraksi, jajaran Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, serta perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. (Amed)
