LENSA.TODAY, -(KABGOR)- Suasana pemerintahan di Kabupaten Gorontalo kembali menjadi perhatian publik, setelah beredarnya video yang memperlihatkan anggota DPRD marah karena kecewa terhadap gaya komunikasi Sekretaris Daerah (Sekda) Sugondo Makmur.
Menanggapi hal tersebut, Aktivis Mahasiswa Gorontalo, Andi Taufik, mengecam keras sikap Sekda yang dinilainya tidak mencerminkan profesionalitas dan etika birokrasi seorang pejabat tinggi daerah.
“Sekda itu jabatan koordinatif, bukan sekadar administratif. Kalau beliau lamban merespons dan cenderung mengabaikan komunikasi dari DPRD, itu pertanda ada persoalan dalam pola komunikasi dan kepemimpinan birokrasi,” ujar Andi Taufik, Rabu (5/11/2025).
Lebih lanjut, Andi juga menyoroti pernyataan Sekda Sugondo Makmur di media online yang mengatakan bahwa keterlambatan pembahasan KUA-PPAS sudah terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Sekda. Menurut Andi, pernyataan tersebut justru menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik.
“Jika Sekda mengatakan keterlambatan KUA-PPAS itu terjadi sebelum dirinya menjabat, ini sama saja melempar kesalahan kepada pihak lain, bahkan bisa ditafsirkan seolah menyalahkan Bupati Sofyan Puhi yang mempercayakan jabatan itu kepadanya,” tegas Andi.
Ia menilai, seorang Sekda seharusnya memberikan solusi, bukan mencari pembenaran dengan menuding masa jabatan sebelumnya.
“Ini bukan jawaban yang pantas dari seorang pejabat setingkat Sekda. Tugasnya adalah mencari jalan keluar, bukan mengalihkan tanggung jawab,” tambahnya.
Andi juga menanggapi pernyataan Sekda yang menyebut “membahas anggaran lewat telepon itu berbahaya”. Menurutnya, hal tersebut adalah bentuk salah paham terhadap maksud komunikasi para anggota DPRD.
“Kalau dilihat dari video, para anggota DPRD tidak sedang membahas anggaran, mereka hanya ingin berkoordinasi. Jadi, alasan ‘bahaya bahas anggaran lewat telepon’ itu tidak relevan dan justru memperkeruh suasana,” jelasnya.
Selain itu, Andi juga mengingatkan agar Sekda Sugondo tidak mengabaikan komunikasi dengan DPRD hanya karena sedang disibukkan dengan tugas tambahan dari Bupati Sofyan Puhi untuk mengurus kegiatan Peran Saka Nasional.
“Kegiatan nasional itu penting, tapi jangan dijadikan alasan untuk mengabaikan koordinasi dengan DPRD. Tugas utama Sekda adalah memastikan komunikasi pemerintahan daerah berjalan baik,” ujar Andi.
Dalam pernyataannya, Andi Taufik juga meminta secara tegas kepada Bupati Sofyan Puhi untuk melakukan pembinaan khusus terhadap Sekda Sugondo Makmur, agar tidak terulang kembali sikap atau pernyataan yang bisa memicu kegaduhan publik.
“Kami mendorong Bupati Sofyan Puhi untuk turun tangan melakukan pembinaan kepada Sekda Sugondo Makmur. Jangan sampai persoalan komunikasi ini berlarut dan mengganggu stabilitas kerja pemerintahan,” tegas Andi.
Menutup pernyataannya, Andi Taufik menilai persoalan ini terjadi karena Bupati Sofyan Puhi memilih Sekretaris Daerah dari luar Kabupaten Gorontalo, sehingga pejabat yang dipilih masih perlu waktu untuk mempelajari situasi dan kondisi pemerintahan di daerah tersebut.
“Kami memahami Sekda masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Tapi sebagai pejabat tinggi, ia harus cepat menyesuaikan diri agar tidak menimbulkan kegaduhan,” pungkas Andi. (Arb)
