LENSA.TODAY, POHUWATO – Baru-baru ini sorotan bagi pihak keamanan Kepolisian yang di gunakan saat menghadapi ribuan masa aksi terus di soroti, dengan alibi akan mengerahkan 600 personil kepolisian kala itu untuk menjaga anarkisme yang akan di lakukan oleh ribuan masa aksi.
“Ada tanda tanya yang terselip dari Pernyataan yang disampaikan oleh Kapolda Gorontalo terkait jumlah personel yang melakukan pengamanan unjuk rasa pada kamis, (21/9/2023) kemarin,”ungkap Azis Hudodo Ketua PW IPNU Gorontalo kepada awak media ini.
Dimana kata Azis, Dalam konferensi pers Kapolda mengungkapkan bahwa hanya terdapat 30 petugas polisi yang tersedia untuk mengawasi 12 titik lokasi, sementara massa berdemonstrasi mencapai ribuan orang.
“Kita ketahui bersama bahwa peran utama aparat kepolisian adalah mengidentifikasi, menganalisa, merencanakan dan melaksanakan tindakan pengamanan yang sesuai dengan skala situasi yang dihadapi dan informasi intelijen yang diterima,”bebenya.
Terus menimbulkan Pertanyaan, menurut Azis yang muncul adalah, sebenarnya Berapa jumlah personel Sabhara Polres Pohuwato yang tersedia? Dan berapa jumlah anggota Polri di Pohuwato.
“Mengapa tidak ada bantuan dari Boalemo sejak awal, atau dari Mako Brimob Kabupaten Gorontalo? Apakah informasi intelijen kepolisian kurang memadai saat menentukan jumlah massa aksi dan berikut titik-titik aksi massa?,”tutur Azis.
“Kritik kami terhadap pernyataan Kapolda adalah bahwa pernyataan Kapolda seolah-olah kepolisian, dalam hal ini Polda Gorontalo, kurang tanggap dalam menghadapi situasi unjuk rasa kemarin,”terangnya.
Lebih jauh Azis menjelaskan, Alih-alih memberikan penjelasan tentang tindakan konkret yang seharusnya diambil untuk memastikan keamanan saat unjuk rasa terjadi pernyataan tersebut justru menimbulkan kesan ketidaksiapan.
“Padahal, terinformasi Kapolda telah hadir di Pohuwato sebelum aksi unjuk rasa dilakukan,”ucap Azis lebih jelas.
Sebagai pemimpin aparat kepolisian di wilayah Gorontalo Azis Melihat, sepatutnya Kapolda memusatkan perhatian pada strategi dan langkah-langkah tindakan yang akan atau seharusnya diambil untuk menjamin keamanan selama demonstrasi, bukan hanya menekankan bahwa jumlah personel terbatas.
“Ini merupakan tanggung jawab penting dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Saya menduga, jangan-jangan kapolda dengan sengaja membuat celah, dengan memberikan ruang demonstran melakukan pengrusakan aset dan fasilitas daerah, untuk mencari korban dalam demonstran di saat itu,”pungkasnya. (Mhd)
