LENSA.TODAY, -(KABGOR)- Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SPAK Provinsi Gorontalo Rahmat Mamonto merasa prihatin dengan pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo yang sangat amburadul. Bagaimana tidak, dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan Nelson Hendra merupakan pembuktian bahwa betapa hancurnya daerah ini.
Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo yang menyebabkan banyaknya persoalan.
Kepada Lensa.today, Rahmat Mamonto menjelaskan bahwa persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan Nelson Hendra saat ini sangatlah amburadul. Hal tersebut ditimbulkan adanya hutang belanja non fisik tahun 2023 dan 2024. Kamis, (14/03/2024).
” Sangat Amburadul. Pastinya pemerintahan NDH ini telah mencekik masyarakat Kabupaten Gorontalo. Saat ini daerah diperhadapkan dengan berbagai macam pplemik, terutama dalam hal hutang,” kata Mamonto.
Tak hanya itu, pemerintahan NDH telah mencekik hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN), Aparat Desa, guru honor dan lain sebagainya. Adapun persoalan yang dihadapi saat ini adalah sebagai berikut :
1. Rapel kenaikan gaji 8%, Januari dan Februari. dananya sudah ingklup pada DAU yang sudah ditransfer dari pusat.
2. Tpp ASN bulan ini dan maret belum terbayarkan.
3. ADD gaji kades dan perangkat desa bulan desember tahun 2023 dan januari sampai maret 2024.
4. Tpp Guru atau nonser (non sertifikasi) guru 3 bln oktober sampai desember 2023.
5. Tpp 50% ASN pada gaji 13 tahun 2023 belum terbayarkan.
6. Gaji tenaga kontrak dan sopir bulan januari sampe maret 2024 belum terbayarkan.
7. Tpp ASN bulan desember 2023 belum terbayarkan.
8. Tpp 50% pada THR khusus guru blum dibayar.
“Polemik tersebut merupakan ketidakbecusan pemerintahan NDH, sehingga telah mengkebiri hak-hak ASN, Aparat Desa, guru honor, dan lain sebagainya,” ungkap Mamonto.
Parahnya lagi, sebagaimana informasi yang dihinpun oleh Ketua LSM SPAK bahwa Bupati Nelson sangatlah pilih kasih dalam mengeksekusi hak-hak para pegawai dilingkungan pemerintahannya.
” Pak Bupati Nelson pilih kasih. masa cuma petugas rudis yang dibayar gaji mereka 3 bulan, kalau cuma mengenai database petugas rudis dengan sopir itu tidak masuk database, melainkan non database tapi kenapa hanya mereka yang dibayar. Ini kan aneh,” imbuh Mamonto mengutip keluhan dari para honor dan sopir di lingkungan pemda kabgor.
Olehnya, diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk dapat memberikan perhatian khusus trkait persoalan yang dihadapi oleh daetah saat ini.
” Kami hanya bisa berharap kepada APH, karena hanya mereka yang dapat menyelamatkan keuangan daerah ataupun menyelamatkan daerah dari keterpurukan,” pungkas Mamonto. (Arb)
