LENSA.TODAY, -(GORONTALO)- Menanggapi dugaan keterlibatan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, yang disebut-sebut merekomendasikan menantunya untuk menduduki kursi Komisaris Bank SulutGo (BSG), Juru Bicara DPD Gerindra Provinsi Gorontalo, Wahidin Ishak, menyampaikan sikap tegas partainya.
Dalam keterangannya, Wahidin menyoroti pentingnya menjaga integritas lembaga perbankan dari praktik-praktik nepotisme dan konflik kepentingan.
“Bank daerah seperti BSG adalah lembaga keuangan milik publik. Oleh karena itu, pengisian pos penting seperti komisaris harus bersandar pada prinsip meritokrasi, bukan karena kedekatan keluarga. Jangan jadikan jabatan strategis sebagai tempat balas budi atau bagi-bagi keluarga,” ujarnya.
“Wahidin menegaskan bahwa Gerindra sebagai partai politik akan terus mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” sambung Wahidin.
Menurutnya, rekomendasi jabatan yang dilakukan atas dasar hubungan kekeluargaan, apalagi jika terbukti tanpa proses seleksi yang terbuka, merupakan bentuk nyata pelemahan terhadap sistem demokrasi dan profesionalisme birokrasi.
Ia juga mengingatkan bahwa tindakan semacam itu bisa berdampak besar pada kepercayaan publik, bukan hanya terhadap BSG, tetapi juga terhadap pemerintah provinsi secara keseluruhan.
“Kalau masyarakat mulai kehilangan kepercayaan karena praktik-praktik seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Jangan sampai satu tindakan tidak etis merusak citra seluruh lembaga,” lanjut Wahidin.
Lebih jauh, Wahidin mendesak agar pihak-pihak terkait, baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri, hingga DPRD Provinsi Gorontalo, mengambil peran aktif dalam menelusuri dan mengevaluasi proses penunjukan pejabat di BSG.
“Proses seleksi harus transparan. Siapa pun yang diusulkan, harus terbuka rekam jejaknya, kompetensinya, dan dilakukan dengan standar yang jelas. Jika ditemukan adanya unsur intervensi keluarga, maka itu harus dibatalkan,” tegasnya.
Wahidin menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa ke depan, Partai Gerindra akan terus mengawasi proses pengisian jabatan strategis di semua lini pemerintahan dan BUMD agar tidak disusupi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Kedepan, demi kepentingan rakyat Gorontalo, DPD Gerindra akan selalu mengawasi proses pengisian jabatan strategis di semua lini pemerintahan dan BUMD,” pungkasnya. (Arb)
