LENSA.TODAY, -(KABGOR)- Pemerintah Kabupaten Gorontalo saat ini terus berusaha mengembalikan gairah ekonomi lewat beragam kegiatan. Geliat itu semakin terlihat dari setiap kegiatan yang digelar, selalu fokus dalam usaha meningkatkan ekonomi kerakyatan, termasuk agenda dibulan Ramadhan tahun ini.
Menurut staf khusus Bupati, Sofyan Ishak tegas mengatakan, Ramadhan Fair yang dipusatkan di Foodcourt hingga nanti launching KEN (Kharisma Event Nusantara) 2023, event nasional yang harus kita syukuri sebagai ajang promosi wisata bahari yang diberikan Kemenparekraf untuk Kabupaten Gorontalo.
” Ini harus kita syukuri. Wisata bahari kita, ada wisata religi Bubohu, pantai Obos biluhu, Pantai Tilalolhe, Pantai Duwanga, itu tak kalah menariknya dengan daerah lain yang harus kita dukung dalam rangka peningkatan ekonomi,” ujar Xanana, sapaan akrabnya.
Kalau hari ini kita jadi kendor dalam peningkatan ekonomi hanya karena alasan berkerumun, dua event itu tetap hanya dibatasi dalam beberapa orang saja, tidak banyak, tandasnya.
Selain itu pula jika itu menjadi tolak ukur kita untuk mengendorkan semangat dalam peningkatan ekonomi, maka bagaiamana kerumunan masjid dan pasar.
” Apa mau masjid masjid kita tutup, pasar kita tutup. Kan tidak mungkin jika dibandingkan dengan dua kegiatan, (Ramadhan Fair dan Launching KEN) yang dikritik itu,” ujar Sofyan.
Seharusnya kita bijak melihat itu semua. Yang pada intinya ini untuk terus meningkatkan ekonomi, yang tinggal pengaturannya kita tata dengan benar, jumlahnya sedikit dan tak banyak pengunjung.
” Disisi lain pula ini sudah jauh jauh hari kita agendakan. Lanjutan dari launching nasional. Dan Kabupaten Gorontalo bersyukur, masuk dalam kalender event nasional pariwisata,” tambah Xanana.
Hari ini juga statusnya sudah berubah, dari pandemi ke endemi. Dan semua aturan itu kita taati, tak banyak orang, terbatas yang hadir. ” Dan yang paling penting itu esensinya, untuk meningkatkan ekonomi,” pungkasnya.
Yang pasti kata Sofyan, pemerintah Kabupaten Gorontalo tetap menghormati apa yang menjadi edaran dari pemerintah pusat melalui sekretariat negara. Namun tentu hal ini, harus disikapi dengan Arif dan bijaksana disesuaikan dengan norma dan adat istiadat yang ada. (***)
