LENSA.TODAY, –(TAJUK)– Penegakan hukum tidak boleh tunduk pada tekanan opini publik, apalagi hanya karena gaduhnya narasi di media sosial. Dalam negara hukum, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling viral, siapa yang memiliki pengaruh besar di ruang digital, atau siapa yang paling keras membangun pembelaan. Kebenaran hanya dapat dibuktikan melalui proses hukum, alat bukti, fakta persidangan, serta putusan pengadilan yang sah.
Belakangan ini, ruang publik ramai membahas penanganan dugaan kasus korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek yang menyeret nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim. Di tengah proses hukum yang berjalan, muncul berbagai opini yang mencoba membangun persepsi bahwa perkara tersebut tidak layak diproses karena dianggap tidak memiliki aliran dana langsung kepada pihak tertentu.
Narasi semacam itu justru menunjukkan pemahaman yang keliru terhadap tindak pidana korupsi. Dalam praktik hukum modern, korupsi tidak selalu berdiri pada perpindahan uang secara langsung ke rekening pribadi. Unsur korupsi juga dapat lahir dari penyalahgunaan kewenangan, pengondisian kebijakan, penguncian spesifikasi pengadaan, hingga keputusan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
Karena itu, yang sedang diuji dalam perkara ini bukan sekadar ada atau tidaknya aliran dana pribadi, melainkan apakah terdapat penyalahgunaan kekuasaan dan kebijakan dalam proses pengadaan yang menggunakan uang rakyat. Seluruh proses pembuktiannya tentu harus diserahkan kepada aparat penegak hukum dan majelis hakim, bukan kepada “pengadilan opini” di media sosial.
Publik patut mencermati pernyataan Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, yang menyoroti jalannya persidangan perkara Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menurutnya, konstruksi dakwaan hingga tuntutan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung menunjukkan pola pembuktian yang kuat, runtut, dan didukung alat bukti yang solid serta dapat diuji secara hukum.
Hinca mengaku mengikuti jalannya persidangan sejak awal dan menilai argumentasi hukum yang dibangun JPU tersusun rapi serta memiliki dasar pembuktian yang kokoh. Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa proses hukum yang berjalan bukanlah proses serampangan, melainkan bagian dari kerja profesional aparat penegak hukum.
Karena itu, sangat tidak tepat apabila kerja-kerja Kejaksaan justru dilemahkan melalui propaganda opini, framing media sosial, maupun pembelaan emosional yang mencoba mengaburkan substansi perkara. Kritik memang bagian dari demokrasi, namun kritik tidak boleh berubah menjadi tekanan yang mengintervensi independensi penyidik dan jaksa.
Kejaksaan Agung selama ini menunjukkan komitmen serius dalam pemberantasan korupsi. Berbagai perkara besar berhasil dibongkar, mulai dari sektor keuangan, tata niaga, pertambangan, hingga pengadaan barang dan jasa negara. Bahkan, lembaga Adhyaksa beberapa kali mencetak sejarah dalam pengembalian kerugian keuangan negara dengan nilai fantastis.
Hasil penyelamatan aset dan uang negara tersebut bahkan diserahkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Capaian itu membuktikan bahwa Kejaksaan bukan sekadar melakukan penindakan, tetapi juga menyelamatkan uang negara demi kepentingan masyarakat luas.
Di tengah derasnya tekanan opini dan hiruk-pikuk media sosial, Kejaksaan tetap berdiri pada koridor hukum dengan pendekatan yang tegas, yuridis, objektif, dan humanis. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, bukan berdasarkan tekanan publik atau kepentingan kelompok tertentu.
Kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia pun terus meningkat. Berdasarkan hasil survei GoodStats bertajuk “Lembaga Negara Terpercaya Menurut Kacamata Anak Muda” periode Januari–Maret 2026, Kejaksaan Agung menempati posisi pertama sebagai lembaga negara paling dipercaya dengan tingkat kepuasan mencapai 60,3 persen.
Hasil survei tersebut menempatkan Kejaksaan di atas sejumlah lembaga negara lainnya, termasuk TNI, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi hingga KPK. Capaian itu menjadi gambaran meningkatnya kepercayaan generasi muda terhadap kinerja Kejaksaan dalam menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, transparan, dan berintegritas.
Meningkatnya kepercayaan publik tentu tidak hadir tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Kejaksaan dinilai konsisten menunjukkan keberanian dalam mengungkap berbagai kasus besar, terutama perkara tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Selain penindakan, Kejaksaan juga mencatat capaian besar dalam penyelamatan keuangan negara. Dalam salah satu momentum penting, Kejaksaan Agung berhasil menyerahkan penyelamatan keuangan negara senilai Rp11,4 triliun. Nilai fantastis tersebut menjadi bukti konkret bahwa penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan memberikan dampak nyata bagi kepentingan negara dan masyarakat.
Penegakan hukum modern tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset negara demi keberlangsungan pembangunan nasional. Di sisi lain, pendekatan humanis yang diterapkan Kejaksaan melalui restorative justice juga mendapat perhatian publik sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan sosial masyarakat.
Kepercayaan yang tinggi dari generasi muda menjadi sinyal positif terhadap reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan yang terus dilakukan Kejaksaan. Anak muda saat ini dinilai semakin kritis dalam melihat kinerja lembaga negara, sehingga tingginya tingkat kepercayaan tersebut menjadi indikator adanya perubahan nyata dalam tubuh institusi Kejaksaan.
Tingginya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan juga tidak lepas dari keberanian institusi tersebut dalam membongkar perkara besar tanpa pandang bulu. Hal itu memperkuat citra Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang independen, profesional, dan konsisten menjaga supremasi hukum di Indonesia.
Publik tentu memiliki hak untuk mengawasi proses hukum. Namun pengawasan harus dilakukan secara sehat dan objektif, bukan dengan membangun penghakiman sepihak ataupun propaganda digital yang berpotensi melemahkan penegakan hukum.
Biarkan Kejaksaan bekerja. Biarkan jaksa membuktikan dakwaannya di persidangan. Dan biarkan hakim memutus perkara berdasarkan fakta hukum, bukan berdasarkan riuhnya media sosial.
Sebab dalam negara hukum, keadilan tidak lahir dari siapa yang paling berisik membangun opini, melainkan dari keberanian negara menegakkan hukum secara adil, profesional, dan bermartabat. (Arb)
