LENSA.TODAY, -(KABGOR)- Polemik pembayaran jasa pelayanan medis pasien umum terhadap 801 tenaga kesehatan di RSUD MM Dunda Limboto, Kabupaten Gorontalo, hingga kini belum menemukan titik penyelesaian.
Ironisnya, hak jasa medis umum yang menjadi bagian dari hak finansial ratusan tenaga kesehatan tersebut telah tertunggak selama 30 bulan. Namun, hingga saat ini belum juga dibayarkan.
Meski sebelumnya telah muncul janji penyelesaian melalui penyusunan Peraturan Bupati (Perbup), kenyataannya para tenaga kesehatan masih harus menunggu tanpa kepastian kapan hak mereka akan direalisasikan.
Kondisi ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama manajemen RSUD MM Dunda Limboto dalam menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung cukup lama.
Di tengah belum adanya kepastian pembayaran, pemerintah daerah maupun pihak manajemen rumah sakit justru disibukkan dengan berbagai kegiatan seremonial, termasuk perayaan dan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN).
Peringatan HKN sejatinya menjadi momentum untuk memberikan penghormatan kepada seluruh insan kesehatan atas dedikasi dan pengabdian mereka. Namun, penghargaan terhadap tenaga kesehatan semestinya tidak berhenti pada seremoni, ucapan, maupun kegiatan peringatan semata.
Sebab, ada persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, yakni hak 801 tenaga kesehatan yang selama 30 bulan belum menerima jasa medis umum.
Sorotan terhadap persoalan ini juga datang dari Koordinator BEM Gorontalo, Erlin Adam. Ia memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan manajemen RSUD MM Dunda Limboto agar tidak terus membiarkan polemik pembayaran jasa medis tersebut berlarut-larut.
Erlin secara tegas mendesak Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, untuk segera turun tangan dan menghadirkan solusi konkret atas persoalan yang menyangkut hak ratusan tenaga kesehatan tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya disibukkan dengan agenda seremonial, sementara persoalan kesejahteraan tenaga kesehatan yang telah tertunggak selama 30 bulan belum juga mendapatkan penyelesaian. Kamis (12/11/2026).
Bahkan, Erlin menegaskan bahwa pihaknya memberikan batas waktu beberapa hari ke depan kepada pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit untuk menunjukkan langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Jika dalam beberapa hari ke depan jasa medis umum tersebut tetap belum dibayarkan, kami akan membuat laporan terkait persoalan ini dan menyampaikannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo,” tegas Erlin Adam.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa BEM Gorontalo tidak ingin persoalan ini terus berakhir pada janji penyelesaian tanpa realisasi yang jelas.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Bupati Sofyan Puhi dan manajemen RSUD MM Dunda Limboto. Apakah persoalan 30 bulan tunggakan jasa medis umum ini segera diselesaikan, atau justru harus berlanjut ke ranah pelaporan kepada aparat penegak hukum?
Jangan sampai Hari Kesehatan Nasional hanya menjadi panggung seremoni untuk menghormati tenaga kesehatan, sementara hak 801 orang yang selama ini mengabdi justru masih menggantung tanpa kepastian.
Sebab, menghargai tenaga kesehatan bukan sekadar merayakan profesinya, tetapi juga memastikan hak-hak mereka dipenuhi. (Arb)
