LENSA.TODAY., (GORUT) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara resmi menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.
Penyampaian rekomendasi ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Gorontalo Utara yang digelar pada Jumat, 25 April 2025.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, menjelaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan berfokus pada enam isu strategis yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat-rapat Pansus. Enam isu tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlindungan perempuan dan anak, serta mitigasi bencana.
Di sektor pendidikan, Pansus DPRD Gorontalo Utara merekomendasikan peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi, penyediaan anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur sekolah terutama di wilayah terpencil, perluasan akses beasiswa bagi siswa berprestasi maupun kurang mampu, serta mendorong digitalisasi pembelajaran di semua jenjang pendidikan.
“Untuk sektor kesehatan, pemerintah daerah perlu menjamin ketersediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan di seluruh kecamatan, termasuk puskesmas rawat inap. Selain itu, sarana prasarana kesehatan seperti alat medis dan ambulans perlu ditambah dan diperbaiki. Program sosialisasi kesehatan preventif, seperti imunisasi dan gizi balita juga harus ditingkatkan, serta pelayanan BPJS perlu dioptimalkan dengan pengawasan ketat di lapangan,” jelas Windra Lagarusu.
Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pansus menekankan pentingnya penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, memperkuat transparansi serta akuntabilitas melalui digitalisasi, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan. Windra juga menambahkan bahwa pengawasan internal maupun eksternal terhadap penggunaan APBD harus semakin diperkuat.
Untuk peningkatan PAD, Pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah mengoptimalkan potensi sektor pariwisata dan kelautan perikanan. Hal ini antara lain dapat dilakukan melalui pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat (community-based tourism), penyediaan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, toilet umum, serta papan informasi wisata.
Di sisi lain, perlindungan terhadap perempuan dan anak juga menjadi sorotan penting. Rekomendasi Pansus mencakup penguatan lembaga perlindungan di tingkat kabupaten hingga desa, peningkatan anggaran, serta peningkatan kapasitas dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Terkait mitigasi bencana, Pansus DPRD Gorontalo Utara menyoroti pentingnya rehabilitasi dan konservasi hutan serta daerah aliran sungai (DAS), normalisasi sungai, pembangunan drainase yang memadai, penguatan sistem peringatan dini (early warning system), serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Selain itu, penyusunan dan pengawasan ketat terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga diperlukan agar pembangunan tidak melanggar kawasan rawan bencana.
“Semua rekomendasi ini pada akhirnya ditujukan untuk memperkuat langkah eksekutif dalam upaya pencegahan bencana seperti banjir dan longsor di Kabupaten Gorontalo Utara,” pungkas Windra Lagarusu. ~A2
