LENSA.TODAY, -(GORONTALO)- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Provinsi Gorontalo menyoroti terkait pelaksanaan Bimtek yang dilaksanakan disalah satu hotel Kota Manado.
Menurutnya, Pelatihan Pengelolaan dan Penyusunan serta Pemutakhiran data Prodeskel dan Pelatihan Pendataan Aset Desa Berbasis Aplikasi (SIPADES) Online serta Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pemerintahan, Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Tingkat Kabupaten Bone Bolango adalah diduga kegiatan tersebut hanya menghabur-hamburkan keuangan daerah dan memiliki misi politik semata.
Melalui press rilisnya, Ketua LSM Jaman, Frengky Kadir menjelaskan bahwa kegiatan bimtek yang dilakukan diwilayah Sulawesi Utara tersebut yang melibatkan aparat desa merupakan bentuk pemborosan terhadap anggaran daerah.
Lanjut Frengky, kegiatan seperti ini kan belum mendesak, maka apa salahnya ketika dilaksankan di Wilayah Bone Bolango ataupun diwilayah Gorontalo.
” Apakah kegiatan bimtek sudah sangat mendesak, apakah tidak bisa menunggu kondisi keuangan daerah sudah stabil atau nanti pada akhir akhir tahun atau awal tahun anggaran,” ucap Frengky.
” Bilamana ini sudah sangat mendesak, apakah tidak bisa dilaksanakan di Gorontalo agar dapat menghemat biaya serta perputaran keuangan beredar di Gorontalo saja. Jika seperti sekarang kan keuangan hanya berputar diluar daerah,” sambung Frengky.
Tak hanya itu, Frengky juga menduga bahwa kegiatan yang dilaksanakan diwilayah Manado tersebut diduga hanya merupakan agenda jalan-jalan untuk memperlihatkan kepada masyarakat sulawesi utara bahwa Bupati Bonbol yang juga sebagai Bacaleg DPR-RI dapil Sulewesi Utara sangat peduli terhadap aparat desa.
” Hal ini menjadi pertanyaan kami, apakah bimtek ini benar benar bimtek atau hanya berwisata?. Justru kami menduga bahwa kegiatan tersebut hanya membantu sosialisasi Bupati yang kebetulan maju swbagai Bacaleg DPR-RI,” imbuh Frengky.
Terakhir dirinya juga menyampaikan bahwa berbagai macam pertanyaan diatas ini sudah merebak dikalangan masyarakat Bone Bolango khususnya dan Gorontalo pada umumnya.
” Kami juga heran kalau tidak salah hal-hal seperti ini terjadi beberapa tahun sebelumnya menjelang pileg atau pilkada, dan hal itu sudah menjadi dugaan kasus yang saat ini bergulir di Polres Bone Bolango. Apakah dugaan kasusnya sudah sampai dimana prosesnya, nanti akan kami cek,” ujar Frengky.
Olehnya dirinya sangat berharap kepada BPKP, APH dan DPRD Bone Bolango agar mengambil tindakan terkait dugaan kegiatan yang menghabur-hamburkan keuangan daerah.
” Kami berharap BPKP dan APH dan DPRD jangan tinggal diam melihat dugaan pemborosan uang daerah seperti ini, sungguh sangat disayangkan, modua seperri ini terulang kembali dilingkungan pemerintah DaerahnBone Bolango,” pungkas Frengky. (***)
