LENSA.TODAY, -(GORONTALO)- Polemik pemilihan Ketua KONI Kabupaten Gorontalo terus berlanjut. Alih-alih meredam, langkah KONI Provinsi Gorontalo justru dinilai sebagai biang kegaduhan yang memperkeruh suasana.
Pemerhati olahraga Kabupaten Gorontalo, Yoyon Adam, S.Hut, menegaskan bahwa sejak awal Musyawarah Kabupaten (Musorkab) berlangsung, seluruh tahapan sudah dijalankan sesuai mekanisme.
Bahkan, jalannya Musorkab dipimpin langsung oleh pengurus KONI Provinsi Gorontalo dan didampingi oleh beberapa pengurus lain, yakni Safrin Saifi, Maman Zakaria, Ridwan Bobihu, serta Sekretaris KONI Provinsi Gorontalo.
“Kalau memang yang dipersoalkan adalah administrasi pencalonan, kenapa tidak disampaikan saat pleno 4? Coba tanyakan langsung kepada mereka yang memimpin sidang. Faktanya, tidak ada satupun persoalan yang diperdebatkan dalam pembahasan persyaratan calon ketua maupun pemilihan,” tegas Yoyon.
Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa semua mekanisme musyorkab telah dijalankan secara sah dan sesuai aturan. Namun anehnya, setelah pemilihan selesai dan ketua baru terpilih, barulah KONI Provinsi membuat pernyataan yang menimbulkan polemik.
Lebih jauh, Yoyon menilai kepengurusan KONI Kabupaten Gorontalo di bawah kepemimpinan dr. Irawan Huntoyungo yang kini telah didemisioner, sejatinya mampu menunjukkan kewibawaan organisasi. Seluruh proses Musyorkab berjalan kondusif dan tidak ada yang dipersoalkan.
“Jangan sampai Pak Yakop ini tidak mengetahui proses yang sesungguhnya,” sindir Yoyon.
Polemik semakin memanas setelah pengurus KONI Provinsi, Yakop Tangahu, menyebut pihaknya telah berkonsultasi dengan KONI Pusat bidang Organisasi terkait dugaan pelanggaran administrasi. Menurut Yakop, KONI Pusat menegaskan jika ada pelanggaran maka Muskab tersebut tidak sah dan harus digelar ulang. Atas dasar itu, KONI Provinsi memutuskan untuk menggelar Muskab kembali tanpa menunggu surat resmi dari KONI Pusat.
Pernyataan tersebut langsung dipertanyakan keras oleh Yoyon. Ia menilai keputusan sepihak tanpa dasar surat resmi justru menimbulkan tanda tanya besar.
“Kalau memang ada konsultasi resmi, mana buktinya? Mana surat dari KONI Pusat? Jangan sampai informasi yang disampaikan hanya berpihak kepada penggugat. Inilah yang membuat netralitas KONI Provinsi patut diragukan,” tegas Yoyon.
Yoyon bahkan menduga, KONI Provinsi Gorontalo yang selama ini selalu menyerukan pentingnya mekanisme sesuai aturan, justru merekalah yang tidak paham aturan.
“Jangan sampai KONI Provinsi yang selalu teriak harus sesuai mekanisme, tapi faktanya merekalah yang tidak mengerti aturan. Ini sangat ironis dan mencederai marwah organisasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, sikap inkonsisten KONI Provinsi bukan hanya merusak kewibawaan organisasi, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap netralitas KONI sebagai induk olahraga.
“KONI Provinsi seharusnya menjaga marwah organisasi, bukan justru memperkeruh suasana. Faktanya, yang membuat gaduh hari ini adalah KONI Provinsi itu sendiri,” pungkas Yoyon Adam, S.Hut. (Arb)
