LENSA.TODAY, POHUWATO – Dengan tahapan putusan mahkamah partai PPP, akhirnya Sri Masri Sumuri dinyatakan menang pada Jumat 16 Desember 2022 kemarin, hal itu berdasarkan sidang putusan Mahkamah Partai PPP dengan nomor 012/MP-DPP-PPP/2022.
Dengan menyatakan pemecatan dan PAW pihaknya dari Ketua DPC PPP Pohuwato dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo adalah cacat hukum atau tidak sesuai prosedur dan mekanisme partai, dimana pemecatan tidak melalui proses surat peringatan (SP) 1, SP 2 hingga SP 3.
Saat dikonfirmasi oleh awak media melalui sambungan via whatsApp pada Senin (19/12/2022), Sri Masri Sumuri membenarkan atas kemenangan dirinya berdasarkan sidang DPP Mahkamah partai yang berlambangkan Ka’bah tersebut.
” Alhamdulillah, saya dinyatakan menang dari sidang mahkamah Partai,” ungkap Sri Masri.
Lebih jauh dirinya selaku Ketua PPP Pohuwato itu Menjelaskan, bahwa kedepan pihaknya akan mengejar beberapa program PPP yang diakibatkan dengan adanya masalah itu sendiri.
” Kedepan kami harus mengejar ketertinggalan, ibaratkan PPP ini sudah mati suri karena adanya persoalan ini. Karena memang sudah hampir 7 bulan berpolemik, dan intinya kami akan lebih bersemangat,” pungkasnya.
Di ketahui Sebelumnya, Sri Masri Sumuri dinyatakan dipecat sebagaiman tertuang dalam surat keputusan DPP nomor : 0612/SK/DPP/W/IV/2022 yang diterbitkan 29 April 2022 kemarin.
Ada beberapa point dalam surat tersebut seperti dilansir dalam media Gorontalo Post (Gp) diantaranya :
1. Telah terjadi perselisihan internal antara Abdilah Alhasni dengan Sri Masri Sumuri terhadap hasil Pileg 2019.
2. Dalam perselisihan itu, telah dilakukan mediasi sehingga penyelesaian polemik dan telah melahirkan keputusan pembagian paruh waktu atas jabatan anggota Deprov antara Abdilah Alhasni dengan Sri Masri Sumuri.
3. Sejak dikeluarkannya keputusan itu, terhitung sejak 2 Agustus 2019 dinyatakan telah memasuki jatuh tempo dua tahun enam bulan.
4. Dalam perjalanan waktu hingga SK dibuat, Sri Masri Sumuri dinilai belum menunjukkan itikadnya untuk menjalankan keputusan tersebut.
5. Oleh karena itu DPP memandang perlu mengambil langkah disiplin organisasi. SK tersebut ditandatangani langsung Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Sekjen Arwani Thomafi. (Mhd)
