LENSA.TODAY, -(GORONTALO)- Danrem 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Hari Pahlawantoro, S.Sos., menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Wilayah Provinsi Gorontalo. Rapat tersebut dilaksanakan di Aula Rudis Gubernur Jl. Nani Wartabone Kel. Biawao Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, Selasa (16/7/2024).
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto, Sos., MM., dan dihadiri oleh Wakil ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, Penjabat Gubernur Gorontalo Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahudin, MEM., Anggota DPR RI Komisi VIII Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie M.H., Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB RI Mayjen TNI Fajar Setyawan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI Jarwansah, S.Pd, M.A.P, M.M., Tenaga Ahli BNPB RI Brigjen TNI Bambang, Forkopimda Provinsi Gorontalo, Para Dandim jajaran Korem 133/NW, Para Kapolres jajaran Polda Gorontalo dan Instansi terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Danrem 133/NW menyampaikan bahwa TNI AD siap membantu pemerintah daerah dalam penanganan bencana alam di wilayah Gorontalo. “TNI AD akan selalu siap membantu pemerintah daerah dalam menangani bencana alam. Kami memiliki personel dan peralatan yang cukup untuk membantu evakuasi korban, mendistribusikan bantuan, dan melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana,” ujar Danrem 133/NW.
Danrem 133/NW juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam, terutama di musim hujan seperti saat ini.
“Masyarakat harus selalu waspada terhadap potensi bencana alam. Jika terjadi bencana, segera laporkan kepada pihak berwajib agar dapat segera ditangani,” imbuh Danrem 133/NW.
Rapat koordinasi ini menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain:
Pembentukan Satuan Tugas, Penanganan Darurat Bencana, Penetapan posko-posko pengungsian, Pengalokasian bantuan bagi korban bencana dan Percepatan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Diharapkan dengan adanya rapat koordinasi ini, penanganan bencana alam di wilayah Provinsi Gorontalo dapat dilakukan dengan lebih terkoordinir dan efektif, sehingga dapat meminimalisir korban jiwa dan kerugian materi. (Rhd)
