LENSA.TODAY., (GORUT) – Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Fraksi Partai NasDem, Hendra Nurdin, menegaskan bahwa pelaksanaan program Motabi Kambungu di Kecamatan Ponelo Kepulauan harus menjadi ruang lahirnya kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar agenda seremonial pemerintah.
Menurut Hendra, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat akan memiliki makna apabila setiap aspirasi yang disampaikan warga ditindaklanjuti menjadi program pembangunan yang nyata dan terukur.
“Motabi Kambungu merupakan konsep yang baik karena mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Namun, yang paling penting adalah bagaimana seluruh aspirasi yang dihimpun tidak berhenti di forum dialog, melainkan diwujudkan dalam kebijakan dan program pembangunan,” ujar Hendra.
Ia menilai masyarakat di wilayah kepulauan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari infrastruktur dasar, akses transportasi, pelayanan kesehatan, pendidikan hingga penguatan sektor ekonomi masyarakat pesisir. Karena itu, forum seperti Motabi Kambungu harus dimanfaatkan sebagai media evaluasi terhadap pelayanan pemerintah sekaligus menyusun langkah penyelesaian berbagai persoalan tersebut.
Politisi Partai NasDem itu juga mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat Ponelo Kepulauan yang hadir dan terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan. Menurutnya, partisipasi warga menunjukkan besarnya harapan masyarakat agar pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah kepulauan.
“Semangat masyarakat untuk hadir dan menyampaikan aspirasi harus direspons dengan kerja nyata. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap masukan memiliki tindak lanjut yang jelas sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kegiatan ini,” katanya.
Sebagai anggota DPRD, Hendra menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai aspirasi masyarakat yang muncul dalam pelaksanaan Motabi Kambungu. Ia menyatakan DPRD memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan agar hasil-hasil dialog tidak berhenti sebagai catatan administratif, tetapi menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan di Kecamatan Ponelo Kepulauan membutuhkan perhatian yang berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah desa, serta masyarakat.
“Motabi Kambungu harus menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Ketika komunikasi berjalan baik dan aspirasi benar-benar ditindaklanjuti, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah juga akan semakin meningkat,” tegas Hendra.
Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan secara konsisten di seluruh kecamatan di Gorontalo Utara dengan mengedepankan pendekatan partisipatif, sehingga setiap kebijakan pembangunan lahir dari kebutuhan riil masyarakat dan mampu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, termasuk kawasan kepulauan. ~A2
