LENSA.TODAY, -(OPINI)- Polemik pengrusakan fasilitas Plat Ducker yang berada di Desa Molohu, Dusun Sakura merupakan salah satu konflik sosial yang terjadi terhadap masyarakat Boliyohuto cs. Pasalnya dengan adanya surat aduan yang ditandatangani oleh 11 orang Kepala Desa yang ditujukan kepada pihak DPRD Kabupaten Gorontalo merupakan bukti dugaan tindakan sewenang-wenang pihak management PT. PG Tolangohula terhadap masyarakat.
Berikut tuntutan Kepala Desa Se-Kecamatan Tolangohula :
• Desa Molohu
1. Jalan Desa yang dibuka sejak tahun 1969 di klaim oleh Pihak Perusahaan masuk pada Peta HGU. Akan tetapi masyarakat dan para tokoh yang membuka pertama kali jalan desa masih mengakui bahwa jalan tersebut belum dijual ataupun dipindahtangankan ke pihak manapun.
2. Jalan Desa yang pernah ditukar guling pada tahun 2018 yang tidak diakui oleh pihak perusahaan dan sudah dimanfatkan selama kurang lebih lima tahun kami minta untuk dikembalikan.
3. Polusi batu bara yang sangat menggangu aktifitas masyarakat terutama para pengguna jalan.
4. Pihak Perusahaan sering melakukan kegiatan ataupun tindakan sewenang-wenang tanpa melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa.
5. Meminta perusahaan untuk memberikan salinan peta HGU kepada Pemerintah Desa.
• Desa Sukamakmur
1. Kerugian akibat pembongkaran sepihak pada hari Jum’at tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 Wita oleh perusahaan terhadap Plat Pelintas milik masyarakat yang mengakibatkan aktifitas masyarakat terganggu dan menimbulkan kerugian materil.
2. Jalan desa yang dilalui oleh pihak perusahaan kami minta agar diperbaiki sehingga masyarakat yang melintas nyaman.
3. Polusi batu bara yang sangat menggangu aktifitas masyarakat terutama para pengguna jalan -Meminta perusahaan untuk memberikan salinan peta HGU kepada Pemerintah Desa.
• Desa Margomulyo
1. Aliran air dari areal lahan perkebunan tebu masuk ke persawahan dan pemukiman warga sehingga menimbulkan banjir, yang padahal sebelumnya tidak pernah terjadi banjir dipemukiman warga.
2. Ketidak jelasan batas lahan perusahaan dengan lahan masyarakat sehingga menimbulkan polemik.
3. Polusi batu bara yang sangat menggangu aktifitas masyarakat terutama para penggunaan jalan.
4. Meminta perusahaan untuk memberikan salinan peta HGU kepada Pemerintah Desa.
• Desa Ombulotango
1. Alur yang di gali oleh pihak perusahaan sejak tahun 2021, kami minta untuk segera ditutup atau timbun kembali.
2. Tanah Delta di sepanjang aliran sungai paguyaman yang di klaim oleh pihak perusahaan kami minta agar tidak ditanami tebu.
3. Jalan desa yang dilalui oleh pihak perusahaan kami minta agar diperbaiki.
4. Polusi batu bara yang sangat menggangu aktifitas masyarakat terutama para pengguna jalan.
5. Meminta perusahaan untuk memberikan salinan peta HGU kepada Pemerintah Desa
• Desa Sukamakmur Utara
1. Jalan Desa yang sudah ada sejak lama dan saat ini sudah ditanami tebu oleh pihak perusahaan kami minta untuk dikembalikan.
2. Penentuan batas lahan perusahaan dengan lahan masyarakat sering tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah desa sehingga menimbulkan gejolak dimasyarakat.
3. Jembatan yang sudah rusak parah masih tetap dilewati oleh pihak perusahaan dengan muatan melebihi kapasitas.
4. Lahan masyarakat yang telah di hibahkan kepada salah seorang tokoh masyarakat di klaim oleh pihak perusahaan.
5. Meminta perusahaan untuk memberikan salinan peta HGU kepada Pemerintah Desa
• Desa Sidoarjo
1. Akses jalan yang sering dilalui oleh pihak perusahaan saat ini kondisi rusak parah kami minta agar segera diperbaiki.
2. Batas tanah perusahaan yang sudah masuk jalan desa agar segera di kembalikan.
3. Polusi batu bara yang sangat menggangu aktifitas masyarakat terutama para pengguna jalan -Meminta perusahaan untuk memberikan salinan peta HGU kepada Pemerintah Desa.
• Gandasari
1. Penggusuran secara sepihak terhadap lahan masyarakat yang sudah di garap dan dikelola selama bertahun-tahun.
2. Akses jalan yang sering dilalui oleh pihak perusahaan saat ini kondisi rusak parah kami minta agar segera diperbaiki.
3. Meminta perusahaan untuk memberikan salinan peta HGU kepada Pemerintah Desa
• Desa Himalaya
1. Mobil yang bermuatan lebih dari 7 Ton tidak diperkenankan lewat jalan yang sudah di aspal.
2. Lahan pekuburan seluas 0,25 Ha yang sudah dihibahkan oleh tokoh masyarakat sebelum ada pabrik gula di klaim oleh pihak perusahaan.
3. Pembuatan batas lahan milik perusahaan dan milik masyarakat harus mengetahui pemerintah desa dan pemilik lahan masyarakat -Meminta perusahaan untuk memberikan salinan peta HGU kepada Pemerintah Desa
• Desa Tamaila Utara
1. Lahan masyarakat yang sudah bersertifikat di klaim oleh pihak perusahaan sebagai lahan HGU.
2. Selalu melakukan eksekusi dengan menyemprot tanaman yang ada dikebun masyarakat dan mencabut serta menebang pohon kelapa tanpa pemberitahuan pemerintah desa.
3. Meminta perusahaan untuk memberikan salinan peta HGU kepada Pemerintah Desa
• Desa Binajaya
1. Penanaman tebu oleh perusahaan sudah masuk dipinggir jalan desa sehingga menggangu masyarakat pengguna jalan.
2. Peletakan handom atau batas lahan tidak melibatkan pemerintah desa serta masyarakat terkait.
3. Meminta perusahaan untuk memberikan salinan peta HGU kepada Pemerintah Desa
• Desa Polohungo
1. Jalan yang dilalui oleh pihak perusahaan kami minta agar segera diperbaiki.
2. Meminta perusahaan untuk memberikan salinan peta HGU kepada Pemerintah Desa.
Dengan adanya beberapa poin yang menjadi tuntutan kepala desa yang merepresentasi atas segala persoalan masyarakat maka gunakanlah hati nurani untuk memperjuangkan nasib rakyat kebanyakan yang masih berada di jurang kemiskinan, agar mereka dapat terangkat ke status sosial ekonomi yang lebih baik. Jika bukan kepada wakil rakyat, kepada siapa lagi rakyat mengadu.
Keteguhan hati para anggota DPRD untuk memperjuangkan kepentingan rakyat di tengah dahsyatnya dinamika sosial yang terjadi diwilayah Boliyohuto cs merupakan titik awal untuk membuktikan apakah para wakil rakyat masih berpihak ke rakyat atau tidak.
Kinerja para anggota DPRD tentunya akan terus menjadi sorotan masyarakat karena semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin ia menjadi fokus bidikan perhatian rakyat. (Arb)
