LENSA.TODAY, (GORUT) – Wakil Ketua I DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran, mengingatakan pemerintah setempat soal masih kurangnya biaya untuk layanan Universitas Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2024.
Roni menegaskan memang ada anggaran kurang lebih Rp 8 miliar di Dinas Kesehatan untuk mengcover masyarakat tidak mampu dalam layanan UHC ini.
“Itu pasti karena mandatory spending. Sementara yang kita butuhkan tercatat di kami itu Rp 13,5 miliar untuk mengcover jumlah yang 98 persen. Nah, ini yang kita harus pikirkan bersama dan tentu di dalam mengcover UHC ini,” kata Roni, Jum’at (17/5/2024).
Diakuinya, memang ada beberapa masalah di masyarakat. Dimana, UHC ini adalah akumulasi dari semua jenis yang ditanggung pemerintah termasuk mandiri.
Sebab kebanyakan masyarakat masuk mandiri dikarenakan emergency. Ada juga masyarakat yang memang tidak mampu, tetapi mereka tidak tercover di BPJS.
“Maka untuk mengcovernya terpaksa mereka langsung membayar mandiri, tetapi kemudian setelah sehat itu mereka tidak mampu lagi untuk membayar,” ujarnya.
Atas dasar itulah pemerintah diminta untuk mencarikan solusi.
“Mudah-mudahan kita akan penuhi ini, karena ini menjadi harapan masyarakat,” tandasnya. (Adv)
