Ketika Janji Tak Kunjung Terwujud, Publik Mulai Bertanya : Ke Mana Dana Jasa Medis Umum?
LENSA.TODAY, -(OPINI)- Ada titik ketika kesabaran berubah menjadi pertanyaan. Ada saat ketika janji tidak lagi cukup untuk menenangkan, karena yang dibutuhkan masyarakat bukan kata-kata, melainkan kepastian.
Persoalan jasa medis umum RSUD MM Dunda Limboto kini telah memasuki fase yang semestinya mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Sebanyak 801 penerima masih menunggu hak jasa medis umum yang disebut telah tertunda selama 28 bulan.
Penantian tersebut sebenarnya sempat memperoleh harapan baru setelah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, bersama Plt. Direktur RSUD MM Dunda menyampaikan melalui media sosial bahwa dana tersedia dan pembayaran akan dilakukan pada Agustus 2026.
Namun kini Agustus berada di penghujung. Janji pembayaran belum juga terlihat dalam bentuk realisasi yang diharapkan para penerima.
Maka pertanyaannya sederhana adalah Jika dananya tersedia, mengapa sampai akhir Agustus belum juga dibayarkan?
Pertanyaan ini bukan tuduhan. Tetapi setelah 28 bulan menunggu, publik berhak mempertanyakannya.
Di tengah ketidakjelasan tersebut, mulai muncul kecurigaan dan spekulasi di tengah masyarakat.
Jangan sampai dana yang sebelumnya disebut tersedia untuk pembayaran jasa medis umum justru telah digunakan atau dialokasikan untuk kebutuhan pada pos lainnya.
Sekali lagi, ini adalah kecurigaan yang harus dibuktikan atau dibantah secara transparan, bukan sebuah kesimpulan bahwa telah terjadi penyalahgunaan anggaran.
Justru karena itulah, pemerintah harus membuka ruang klarifikasi yang terang.
Kalau memang dananya masih tersedia, tunjukkan kepastian prosesnya.
Kalau sudah masuk tahapan pencairan, jelaskan tahapannya.
Kalau terdapat perubahan peruntukan atau kendala anggaran, sampaikan kepada publik secara terbuka.
Dan jika memang terdapat indikasi bahwa anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi pembayaran jasa medis telah digunakan untuk kepentingan lain yang tidak semestinya, maka persoalannya tentu menjadi jauh lebih serius.
Di titik inilah Aparat Penegak Hukum tidak seharusnya hanya menjadi penonton. Sebab membiarkan polemik berlarut-larut tanpa kejelasan juga bukan solusi.
Publik juga patut mempertanyakan posisi Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, dalam persoalan ini.
Selama ini, persoalan pemerintahan dan berbagai urusan administratif tentu dapat dipercayakan kepada Sekretaris Daerah sebagai pejabat yang membantu Bupati menjalankan roda pemerintahan.
Namun ketika sebuah persoalan telah berlangsung 29 bulan, menyangkut 801 penerima, dan bahkan telah memunculkan janji pembayaran yang tidak kunjung terealisasi, maka persoalan tersebut sudah bukan lagi perkara kecil yang cukup dibiarkan berjalan secara rutin di meja birokrasi.
Di sinilah kepemimpinan seorang Bupati diuji.
Bupati tidak boleh hanya menjadi nama yang berada di puncak struktur pemerintahan, sementara persoalan yang menyentuh hak ratusan orang sepenuhnya dibiarkan berada di bawah meja birokrasi.
Publik membutuhkan keputusan.
Publik membutuhkan solusi.
Dan 801 penerima membutuhkan kepastian.
Jika mekanisme yang selama ini berjalan melalui Sekda belum mampu menghasilkan pembayaran sebagaimana yang dijanjikan, maka sudah waktunya Bupati mengambil alih kendali kebijakan.
Bukan untuk mengambil alih tugas teknis bawahannya, tetapi untuk memastikan bahwa hak masyarakat tidak terus menjadi korban lambannya birokrasi.
Yang paling berbahaya dari persoalan ini bukan semata-mata keterlambatan pembayaran.
Yang lebih berbahaya adalah apabila janji menjadi kebiasaan sementara realisasi menjadi pengecualian.
Hari ini dijanjikan Agustus.
Jika Agustus berlalu, apakah September kembali menjadi bulan harapan?
Lalu jika September belum terealisasi, apakah masyarakat kembali diminta menunggu Oktober?
Sampai kapan?
801 orang sudah menunggu 28 bulan.
Mereka tidak membutuhkan rangkaian janji baru.
Mereka membutuhkan kepastian.
Ada hal menarik yang patut ditempatkan sebagai refleksi atas konsistensi seorang pemimpin.
Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, pernah menyampaikan pernyataan keras terkait kewajiban zakat bagi PNS, dikutip di salah satu media online, Bupati Gorontalo pernah menyarankan PNS yang tidak membayar zakat untuk keluar dari Islam dan haknya di tahan.
Pernyataan tersebut tentu merupakan bagian dari pandangan dan sikap Bupati pada saat itu terhadap persoalan zakat.
Namun hari ini, publik tidak perlu membalas pernyataan tersebut dengan tuntutan yang sama kerasnya terhadap Bupati.
Tidak.
Tidak perlu ada tuntutan agar seorang pemimpin meninggalkan keyakinannya hanya karena kebijakan pemerintah belum mampu menyelesaikan satu persoalan.
Yang diperlukan justru jauh lebih sederhana dan lebih bermartabat yak hadirkan solusi.
Karena ukuran kepemimpinan bukan terletak pada kerasnya pernyataan, melainkan pada kemampuan menyelesaikan persoalan yang berada di depan mata.
Jika dulu persoalan zakat dapat disikapi dengan pernyataan yang begitu tegas, maka hari ini publik juga berhak meminta ketegasan yang sama dalam urusan hak 801 penerima jasa medis umum.
Bukan dengan menghakimi pribadi.
Bukan dengan menyerang keyakinan.
Tetapi dengan menuntut tanggung jawab atas jabatan dan kewenangan.
Sudah saatnya Bupati Gorontalo tidak hanya menunggu laporan dari bawah.
Persoalan ini membutuhkan intervensi kebijakan.
Bupati perlu memanggil pihak-pihak terkait. Sekda, manajemen RSUD MM Dunda, perangkat daerah yang berkaitan dengan keuangan dan kesehatan untuk duduk bersama dan memberikan jawaban yang jelas.
Berapa nilai total jasa medis yang harus dibayarkan?
Di mana posisi anggarannya?
Mengapa pembayaran belum dilakukan?
Apa kendalanya?
Kapan tepatnya dibayarkan?
Dan yang tidak kalah penting Apakah dana yang disebut tersedia tersebut masih berada pada pos yang diperuntukkan bagi pembayaran jasa medis umum?
Jika jawabannya ya, maka tidak ada alasan bagi publik untuk terus berada dalam ketidakpastian tanpa penjelasan yang terukur.
Jika jawabannya tidak, maka pemerintah harus menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi dan bagaimana solusinya.
28 bulan sudah terlalu panjang.
Maka akhir Agustus seharusnya bukan menjadi awal dari janji berikutnya.
Akhir Agustus harus menjadi momentum untuk mengakhiri ketidakpastian.
Bila memang ada kendala administratif, selesaikan.
Jika ada persoalan anggaran, carikan solusi sesuai ketentuan.
Jika terdapat indikasi penyimpangan, periksa.
Jika ada kesalahan tata kelola, benahi.
Dan apabila ada pihak yang harus bertanggung jawab, jangan biarkan persoalan berhenti pada saling lempar tanggung jawab.
Karena pemerintah hadir bukan hanya untuk menyampaikan bahwa “dana tersedia.”
Pemerintah hadir untuk memastikan bahwa dana yang tersedia tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerimanya.
Pada akhirnya, persoalan jasa medis umum RSUD MM Dunda bukan lagi sekadar persoalan administrasi rumah sakit. Ini telah menjadi persoalan kepercayaan publik.
Sekda telah menyampaikan.
Plt. Direktur telah menyampaikan.
Agustus telah dijadikan harapan.
Tetapi sampai penghujung bulan, realisasi yang dinantikan belum juga terlihat.
Maka kini bola ada di tangan Bupati Gorontalo.
Jangan hanya diam.
Jangan hanya mempercayakan persoalan ini kepada bawahan.
Jangan biarkan 801 penerima kembali menjadi korban dari janji yang tidak kunjung menjadi kenyataan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan drama birokrasi.
Tidak membutuhkan janji yang berulang.
Tidak membutuhkan pernyataan yang hanya indah didengar.
801 penerima hanya membutuhkan satu hal yakni hak mereka dibayarkan.
Dan setelah 28 bulan menunggu, pertanyaan publik kini semakin sederhana, Jika bukan sekarang, kapan? Jika dana memang tersedia, mengapa belum dibayarkan? Dan jika pemerintah belum mampu menyelesaikannya, siapa yang akan benar-benar mengambil tanggung jawab?
Sebab kepemimpinan bukan tentang siapa yang paling pandai membuat janji.
Kepemimpinan adalah keberanian mengambil keputusan ketika rakyat sudah terlalu lama menunggu. (Arb)
