LENSA.TODAY., (GORUT) – Fraksi Partai Golkar DPRD Gorontalo Utara menyampaikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyambut pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dijadwalkan berlangsung pada 25 April 2025. Meski demikian, Fraksi Golkar mengingatkan agar pelaksanaan PSU tidak mengganggu hak-hak tenaga pendidik, aparatur sipil negara (ASN), serta program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Anggota DPRD Gorut dari Fraksi Partai Golkar, Lukum Diko, menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya mendukung pelaksanaan PSU, namun menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan ASN dan keberlanjutan program kemasyarakatan.
“Fraksi Partai Golkar mengapresiasi penjelasan Sekda yang menyatakan Pemda siap menyelenggarakan PSU. Namun kami berharap, pelaksanaannya tidak mengorbankan hak-hak para guru, ASN, maupun program yang sudah berjalan untuk masyarakat,” ujar Lukum Diko, Jumat (28/2/2025).
Lukum juga menyoroti pentingnya menjaga kelangsungan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) serta tidak terganggunya program-program pelayanan publik. Ia bahkan menyarankan agar Pemda mencari alternatif sumber anggaran di luar APBD guna menghindari potensi dampak terhadap hak-hak tersebut.
“Kalau bisa, kita cari sumber dana lain agar PSU tetap jalan, tapi hak ASN dan guru tetap aman. Jangan sampai pelayanan masyarakat juga terganggu,” jelasnya.
Ia pun meyakini seluruh anggota DPRD Gorut akan mendukung langkah ini selama Pemda memastikan kesejahteraan ASN dan keberlanjutan program publik tetap terjaga.
“Semua pasti akan sepakat jika kesejahteraan ASN dan program masyarakat tidak disentuh,” tegas Lukum.
Sikap Fraksi Golkar ini mencerminkan komitmen untuk mendukung demokrasi yang berkualitas, tanpa mengesampingkan tanggung jawab terhadap keberlangsungan pelayanan publik dan kesejahteraan aparatur pemerintahan. (Arb)
