LENSA.TODAY., (GORUT) – Di tengah pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025, Fraksi Hanura-PKS DPRD Gorontalo Utara menyampaikan pandangan politik yang menekankan pentingnya keberpihakan pada kepentingan rakyat.
Anggota Fraksi Hanura-PKS, Fitri Yusuf Husain, dalam sesi Paripurna menegaskan bahwa APBD bukan sekadar catatan angka, melainkan representasi janji dan tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat.
“Setiap rupiah adalah janji kita kepada rakyat, janji akan pelayanan, kesejahteraan, dan harapan,” ujar Fitri dengan tegas. Selasa 05/08.
Mengusung semangat perubahan, Fraksi Hanura-PKS menyampaikan enam rekomendasi strategis untuk memastikan perubahan KUA-PPAS 2025 benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, di antaranya:
-
Memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi pembangunan manusia.
-
Mengarahkan alokasi anggaran dari program yang tidak mendesak kepada program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
-
Membentuk Satgas Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mempercepat dan mengoptimalkan pendapatan daerah.
-
Menginisiasi audit terhadap lonjakan anggaran di Badan Kesbangpol.
-
Menyempurnakan metodologi proyek Silfat agar berbasis data resmi milik pemerintah.
-
Menerapkan sistem peringatan dini guna mencegah rendahnya serapan anggaran.
Fitri menambahkan, Fraksi Hanura-PKS membuka ruang pembahasan yang produktif dalam proses finalisasi perubahan KUA-PPAS 2025.
“Perubahan APBD 2025 harus lebih baik, datanya akurat, serapannya terukur, dan arah prioritasnya kembali kepada rakyat,” tegasnya.
Sebagai penutup, ia menyampaikan komitmen fraksinya untuk terus mengawal proses penganggaran yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan publik. ~A2
