LENSA.TODAY., (GORUT) – Fraksi Hanura–PKS DPRD Gorontalo Utara menegaskan bahwa Perubahan APBD 2025 harus menjadi instrumen nyata untuk memperkuat pelayanan publik, mendorong kemandirian fiskal, dan memastikan anggaran lebih berpihak kepada rakyat.
Dalam rapat paripurna tingkat I yang digelar pada September 2025, Fraksi Hanura–PKS menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Juru Bicara fraksi, Robinson Puluhulawa, menyebut perubahan APBD perlu dilakukan untuk menyesuaikan arah kebijakan fiskal dan pembangunan daerah dengan dinamika ekonomi serta kebijakan pemerintah pusat.
“Perubahan ini menjadi upaya menjaga stabilitas fiskal, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan keberlanjutan pembangunan menuju Gorontalo Utara yang lebih maju dan sejahtera,” ujar Robinson. Selasa 09/09
Fraksi Hanura–PKS mencatat adanya penurunan total pendapatan daerah dari Rp804,1 miliar menjadi Rp716,4 miliar, atau berkurang sekitar Rp87,6 miliar. Namun demikian, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan, khususnya dari pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan sah lainnya.
Seiring penurunan pendapatan, total belanja daerah juga diproyeksikan turun dari Rp803,2 miliar menjadi Rp706,5 miliar. Menyikapi kondisi ini, Fraksi Hanura–PKS mendorong agar penganggaran lebih berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar penyerapan anggaran.
Program prioritas yang dinilai harus mendapatkan porsi anggaran memadai antara lain pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, serta dukungan bagi nelayan dan petani.
Fraksi Hanura–PKS juga memberikan sejumlah catatan strategis, di antaranya:
-
Mendorong kemandirian fiskal daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
-
Menegakkan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja birokrasi dan perjalanan dinas.
-
Memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui digitalisasi sistem keuangan daerah.
-
Mengarahkan program APBD pada upaya nyata penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
“APBD bukan untuk birokrasi, melainkan untuk rakyat. Kami mendukung penuh Ranperda Perubahan APBD 2025 ini, sekaligus akan terus mengawasi pelaksanaannya agar benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat,” tegas Robinson menutup pandangan umum fraksinya. ~A2
