LENSA.TODAY, -(KABGOR)- Kesabaran publik tampaknya mulai menipis. Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Daerah (AMMPD) secara tegas menagih janji Komisi IV DPRD Kabupaten Gorontalo yang hingga kini belum juga merealisasikan rapat dengar pendapat (RDP) terkait polemik pergantian pimpinan Puskesmas.
Janji yang sebelumnya disampaikan akan dilaksanakan pasca Lebaran, kini dipertanyakan. AMMPD menilai, waktu terus berjalan, sementara kejelasan yang dinanti masyarakat tak kunjung datang.
Baca juga : https://lensa.today/pergantian-kepala-puskesmas-disorot-komisi-iv-dprd-kabgor-siap-gelar-rdp-usai-lebaran/
Koordinator AMMPD, Arip Rahim, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap DPRD yang dinilai lamban dalam merespons persoalan yang menyangkut kepentingan publik luas.
“Ini bukan lagi soal menunggu, ini soal komitmen. Janji sudah disampaikan ke publik, tapi sampai hari ini belum ada realisasi. Kami bertanya, di mana keseriusan Komisi IV?” tegasnya dengan nada keras. Senin, (30/03/2026).
Menurut Arip, polemik pergantian pimpinan di sejumlah Puskesmas bukan isu sepele yang bisa dibiarkan berlarut-larut. Ketidakjelasan justru memperbesar kecurigaan publik terhadap proses dan kepentingan di balik kebijakan tersebut.
Ia bahkan mengingatkan bahwa diamnya DPRD dapat ditafsirkan sebagai bentuk pembiaran terhadap polemik yang terus berkembang di tengah masyarakat.
“Jika DPRD tidak segera bertindak, publik berhak menilai bahwa ada sesuatu yang ditutupi. Jangan biarkan kepercayaan masyarakat runtuh hanya karena kelambanan,” ujarnya.
Arip juga secara langsung mendesak Jayusdi Rivai, Ketua Komisi IV untuk membuktikan komitmennya sebagai representasi rakyat, bukan sekadar penyampai pernyataan di ruang publik.
“Jangan hanya muncul saat memberi pernyataan, tapi hilang ketika ditagih realisasi. Ini menyangkut fungsi pengawasan DPRD yang seharusnya berjalan,” tambahnya.
Lebih jauh, Arip menegaskan bahwa setiap hari tanpa kejelasan adalah risiko bagi pelayanan kesehatan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa Puskesmas adalah garda terdepan yang tidak boleh terganggu oleh tarik-ulur kebijakan yang tidak transparan.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya jabatan, tapi pelayanan kesehatan masyarakat. Ini soal hak dasar warga,” katanya.
Koordinator AMMPD memastikan tidak akan tinggal diam. Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan terkait jadwal RDP, mereka mengisyaratkan akan turun dengan langkah yang lebih besar sebagai bentuk tekanan publik.
“Ini peringatan. Jika janji terus diabaikan, kami akan datang dengan kekuatan yang lebih besar. DPRD harus ingat, mereka diawasi rakyat,” pungkasnya. (Arb)
