LENSA.TODAY, Pohuwato – Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) atau aset daerah penting dilakukan. Terlebih, di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Di Kabupaten Pohuwato, terhadap hal tersebut, setiap OPD diharapkan dapat mengelola barang milik daerah dengan maksimal.
Sebagaimana harapan yang disampaikan Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga melalui Inspektur Inspektorat Daerah (Itda) Mohamad Trizal Entengo, saat menghadiri sekaligus membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengenalan Aplikasi eBMD bagi pengurus barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, di Hotel Arya Duta, Manado, Senin (01/08/2022).
“Tentunya, harapan kami semua peserta agar dapat mengikuti bimtek ini dengan sebaik-baiknya, agar nantinya setelah pulang dari Bimtek ini, masing-masing peserta agar bisa memperhatikan pengelolaan barang milik daerah tersebut, dan membuat rencana tindak lanjut sebagaimana arahan Pak Bupati,” tutur Trizal.
Terkait dengan pengelolaan barang milik daerah ini, tentunya lanjut kata Trizal, berdasarkan ilmu yang telah peserta Bimtek peroleh selama tiga hari.
“Nantinya setelah bimtek ini, para pengurus dan penyimpan barang pada masing-masing OPD melakukan rekonsiliasi aset setiap triwulan dan semesteran, agar catatan yang ada sinkron pada laporan keuangan di tahun 2022, diharapkan pula kepada semua Pimpinan OPD dapat memperhatikan, agar OPINI WTP Kabupaten Pohuwato tetap bertahan,” ujarnya.
Dengan adanya tindak lanjut, maka diharapkan waktu, tenaga, pikiran dan anggaran yang telah dihabiskan jauh-jauh dari Pohuwato ke Manado tidak menjadi sia-sia.
“Itu akan menghasilkan satu outcome yang berguna bagi daerah Pohuwato, terutama dalam hal penatausahaan barang milik daerah yang ada di masing-masing OPD,” imbuhnya.
Perlu diketahui, selama tiga hari, para pengelola barang di masing-masing OPD dibimbing secara teknis, bagaimana melakukan pengelolaan terhadap barang milik daerah. Di mana, semua materi yang diterima peserta disampaikan oleh narasumber dari pihak Kementerian Dalam Negeri Kemendagri.(Mhd/98)
