LENSA.TODAY., (GORUT) – Forum Peduli Buruh (PUK FSPMI) Koperasi TKBM Anggrek Maju menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (5/5/2026), bertepatan dengan momentum peringatan Hari Buruh Internasional. Aksi tersebut menjadi wadah bagi para pekerja untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, khususnya terkait keberlangsungan koperasi tenaga kerja lokal di Pelabuhan Anggrek.
Dalam orasinya, massa menyoroti dugaan adanya perlakuan yang tidak adil terhadap koperasi buruh oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) Kabupaten Gorontalo Utara. Mereka meminta pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada koperasi tenaga kerja lokal dalam menjalankan aktivitas usahanya tanpa adanya kebijakan yang dinilai merugikan.
Selain itu, para buruh juga mendesak pemerintah memperketat pengawasan terhadap praktik koperasi simpan pinjam harian maupun mingguan yang dianggap membebani masyarakat, serta meminta dilakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Perindagkop.
Usai menyampaikan aspirasi melalui aksi terbuka, perwakilan massa diterima dalam audiensi bersama DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Pertemuan tersebut dihadiri Anggota DPRD Gorontalo Utara dari Fraksi Partai NasDem, Hendra Nurdin, yang mendengarkan secara langsung berbagai keluhan dan harapan para pekerja.
Ketua Koperasi TKBM Anggrek Maju, Ahmad Fajrin, mengatakan persoalan yang dihadapi anggotanya tidak hanya berkaitan dengan aktivitas operasional koperasi, tetapi juga menyangkut proses administrasi yang menurutnya belum sepenuhnya memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi para buruh.
Menanggapi hal tersebut, Hendra Nurdin menegaskan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dengan memfasilitasi penyelesaian persoalan melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) gabungan komisi.
Menurut Hendra, forum tersebut akan menghadirkan seluruh pihak yang berkepentingan agar setiap persoalan dapat dibahas secara terbuka, objektif, dan menghasilkan solusi yang dapat diterima bersama.
“DPRD akan memfasilitasi penyelesaian persoalan ini melalui RDPU dengan menghadirkan seluruh pihak terkait. Kami ingin semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan penjelasan sehingga solusi yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD memiliki komitmen untuk mengawal setiap aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan kalangan buruh, sebagai bagian dari fungsi representasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Aksi peringatan Hari Buruh tersebut berlangsung dengan tertib di bawah pengamanan aparat kepolisian. Para peserta berharap pemerintah daerah segera memberikan perhatian serius terhadap tuntutan yang disampaikan sehingga tercipta kepastian hukum, iklim usaha yang sehat, serta perlindungan yang adil bagi tenaga kerja lokal di Pelabuhan Anggrek. ~A2
