LENSA.TODAY, -(GORUT)- Aktivis Kabupaten Gorontalo Utara, Tutun Suaib, menyampaikan keprihatinannya terhadap adanya pungutan dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tomilito.
Dugaan Pungutan ini, menurut Tutun, berpotensi menghambat upaya pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu melalui program tersebut.
Tutun Suaib mengungkapkan bahwa dugaan pungutan ini telah menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat.
“Kami ingin tahu apakah pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, mengetahui adanya dugaan pungutan tersebut,” ujar Tutun.
Ia menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam penyaluran bantuan sosial. Rabu (14/08/2024)
Menurut Tutun, dugaan pungutan yang dilakukan bisa merugikan penerima manfaat PKH yang seharusnya mendapatkan bantuan secara penuh.
“Jika pungutan ini dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah, maka ini menjadi isu serius yang perlu segera ditangani,” tegasnya. Ia menekankan bahwa setiap tindakan yang merugikan masyarakat harus segera dihentikan.
Sementara itu, masyarakat di Kecamatan Tomilito menyatakan keprihatinan yang sama. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk mengusut tuntas masalah ini. “Kami ingin bantuan ini benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan tanpa adanya potongan,” kata salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara diharapkan dapat segera memberikan klarifikasi dan mengambil tindakan tegas. Tutun Suaib menekankan pentingnya investigasi mendalam untuk memastikan bahwa penyaluran PKH berjalan sesuai dengan aturan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
Dengan ini, diharapkan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo Utara dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran. Tutun Suaib berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga ditemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak. (AA)
