LENSA.TODAY, -(KABGOR)- Dunia politik Kabupaten Gorontalo tengah diguncang isu panas. Seorang anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berinisial RM kini menjadi sorotan tajam publik setelah namanya dikaitkan dengan dugaan kasus asusila yang menghebohkan jagat media sosial.
Isu ini kian memanas setelah beredar sebuah video yang diduga memperlihatkan RM tengah melakukan tindakan tidak pantas saat melakukan panggilan video (video call). Dalam rekaman yang tersebar luas tersebut, sosok pria yang disebut-sebut sebagai RM tampak melakukan aksi beronani di hadapan lawan bicaranya. Video itu dengan cepat menyebar dan memicu beragam reaksi dari masyarakat.
Tak hanya itu, beredar pula klaim bahwa dugaan tindakan serupa bukan kali pertama terjadi. Namun hingga kini, seluruh tudingan tersebut masih sebatas dugaan dan belum ada pernyataan resmi maupun hasil pemeriksaan yang memastikan kebenarannya.
Di tengah derasnya isu yang berkembang, RM akhirnya angkat bicara saat diwawancarai di Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo, Selasa (10/02/2026).
RM mengungkapkan bahwa jauh sebelum video tersebut beredar, dirinya mengaku telah mengikuti permintaan pihak yang mengklaim memiliki rekaman dugaan asusila tersebut.
“Saya ini sudah mengikuti keinginan mereka. Mereka minta agar dieksekusi, dan saya sudah mengeksekusi. Tapi mereka tidak komitmen dengan pernyataan mereka sendiri,” ujar RM.
Meski tidak menjelaskan secara rinci maksud dari pernyataannya, RM memberi sinyal bahwa persoalan ini tidak sesederhana yang beredar di publik. Ia juga menegaskan akan membuka seluruh duduk perkara tersebut secara terang-benderang dalam rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gorontalo.
“Saya akan buka semuanya di rapat nanti,” tegasnya.
Situasi ini semakin menarik perhatian karena bertepatan dengan perubahan alat kelengkapan dewan. Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Gorontalo yang memiliki kewenangan menindak pelanggaran kode etik, kini dipimpin oleh Irman Mooduto, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Publik pun menunggu langkah tegas BK dalam menyikapi isu yang telah mencoreng citra lembaga legislatif tersebut.
Kasus ini tidak hanya menyangkut persoalan pribadi, tetapi juga menyentuh aspek moralitas dan integritas seorang wakil rakyat. DPRD sebagai institusi yang mewakili suara masyarakat dituntut menjaga etika serta marwah jabatan.
Nasib politik RM kini benar-benar berada di ujung tanduk. Apakah ini akan berujung pada sanksi etik berat, ataukah akan terungkap fakta lain di balik beredarnya video tersebut, semua masih menunggu proses dan pembuktian lebih lanjut. (Arb)
