LENSA.TODAY, -(KABGOR)- Konflik sosial antara PT. PG Gorontalo dengan masyarakat Boliyohuto cs dan Pemerintah Desa Se-Kecamatan Tolangohula kian memanas, pasalnya polemik yang telah diadukan oleh 11 orang kepala desa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo sampai hari ini belum mendapatkan solusi.
Diketahui bahwa upaya DPRD Kabupaten Gorontalo menindaklanjuti laporan masyarakat dan 11 orang Kepala Desa Se-Kecamatan Tolangohula sudah di lakukan, bahkan pihak DPRD telah mengundang pimpinan PT. PG. Gorontalo untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), namun dengan berbagai alasan Pimpinan Pabrik Gula tidak mengindahkan surat yang dilayangkan oleh DPRD Kabgor.
Sebagaimana surat dari PT. PG. Gorontalo yang beredar ke publik menjelaskan bahwa terkait undangan DPRD Kabgor, pihak PT.PG Gorontalo menyampaikan 3 Hal yakni :
1. Undangan Tanggal 7 Februari 2023, dihadiri pabrik gula dan karyawan yang nama-namanya tertulis dalam undangan, namun perwakilan dan karyawan dimaksud tidak diberi kesempatan untuk mendengar dan menyampaikan pendapat (diusir).
2. Undangan 11 Februari 2023, PT.PG Gorontalo hadir tepat waktu sesuai undangan pukul 13.00 wita dan menunggu hingga pukul 15.30 wita, namun disampaikan bahwa acara RDP batal.
3. Sehubungan dengan undangan 13 Marte 2023, dengan tidak mengurangi rasa hormat, dengan ini kami sampaikan mohon maaf, kami belum bisa memenuhi undangan tersebut oleh Karena :
• Kesibukan-Kesibukan dalam pekerjaan masa giling produksi gula tahun 2023, kosentrasi menjalankan amanat pemerintah RI untuk Swasembada gula Nasional 2025.
• Petugas dan atau karyawan yang membidangi tugas-tugas yang berhubungan kepemerintahan dan kemasyarakatan, masih trauma dengan kejadian sesuai undangan 7 dan 11 februari 2023.
Merespon hal tersebut, Aktivis Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD) Provinsi Gorontalo Arif Rahim menyangkan hal tersebut terjadi. Se akan-akan dimata para Pimpinan PT.PG Gorontalo DPRD Kabgor tak ada apa-apanya.
” Sungguh sangat disayangkan, semestinya hari ini (13/03/2023) telah dilaksanakannya RDP, akan tetapi karena tidak hadirnya pihak perusahaan, kemungkinan RDP dibatalkan lagi,” ucap Arif. Senin, (13/03/2023).
” Semestinya konflik yang terjadi saat ini sebagaimana laporan masyarakat dan 11 orang kepala desa menjadi atensi semua pihak, persoalan ini merupakan 1 dari sekian banyak persoalan/aduan aspirasi rakyat yg diadukan ke DPRD Kabgor namun tak mendapatkan solusi serta penyelesaian,” sambung Arif.
Lebih ironis lagi saat ini ada upaya dari pihak perusahaan dengan sengaja untuk tidak menghadiri undangan Lembaga DPRD Kabgor.
” Menurut saya ini penghinaan terhadap Lembaga DPRD, dengan kondisi seperti ini maka layaknya kinerja Pimpinan serta seluruh anggota DPRD di evaluasi oleh rakyat, khususnya ketua DPRD dan Ketua Komisi 1. Ratusan Milyard anggaran untuk menunjang kinerja mereka tapi faktanya kualitas tak sesuai yg diharapkan oleh rakyat,” kata Arif dengan nada tegas.
” Padahal banyak instrumen yang Sah secara konstitusi bagi DPRD untuk mengakomodir serta menyelesaikan semua persoalan yang diadukan rakyat ke DPRD, apakah seperti inilah potret Anggota DPRD Kabgor hari ini, silahkan publik menilai,” pungkas Arif Rahim. (Arb)
