LENSA.TODAY, -(KABGOR)- Agustus telah berlalu. September kini memasuki minggu kedua. Namun kepastian pembayaran jasa medis umum di lingkungan RSUD MM Dunda Limboto yang sebelumnya disebut akan direalisasikan pada Agustus, hingga kini masih menjadi tanda tanya.
Bagi para penerima, persoalan ini bukan lagi sekadar keterlambatan administrasi. Ini menyangkut hak ratusan orang yang telah lama menunggu.
Salah satu penerima jasa medis umum yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, para penerima kini membutuhkan kepastian sekaligus transparansi mengenai keberadaan dan mekanisme penggunaan anggaran jasa medis umum.
“Agustus sudah lewat. Kami ingin pemerintah memberikan penjelasan yang jelas. Kalau memang ada kendala, sampaikan apa adanya. Jangan kami terus menunggu tanpa kepastian,” ujarnya, Kamis, (10/9/2026).
Atas kondisi tersebut, para penerima jasa medis menyatakan tiga sikap tegas dan meminta perhatian serius Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo.
Pertama, para penerima meminta Kejaksaan segera menelusuri dana pembayaran jasa medis umum di lingkungan RSUD MM Dunda Limboto. Penelusuran dinilai penting untuk memastikan kejelasan sumber anggaran, proses pengelolaan hingga mekanisme pembayaran.
Kedua, para penerima meminta Kejaksaan segera memanggil pihak Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan manajemen RSUD MM Dunda Limboto untuk dimintai penjelasan mengenai keterlambatan pembayaran serta kepastian realisasinya.
Ketiga, para penerima meminta Kejaksaan memastikan apabila pembayaran nantinya dilakukan, anggaran yang digunakan benar-benar berasal dari pos yang diperuntukkan bagi jasa medis umum, bukan menggunakan atau menggeser pos anggaran lain yang memiliki peruntukan berbeda.
Sorotan juga diarahkan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo, khususnya Sekretaris Daerah (Sekda) yang memiliki posisi strategis dalam koordinasi pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan daerah.
Para penerima berharap persoalan yang telah berlarut-larut ini tidak berhenti pada penyampaian informasi mengenai rencana pembayaran, tetapi diikuti langkah konkret untuk menyelesaikannya.
Sebagai pejabat yang dipercayakan Bupati dalam membantu mengoordinasikan jalannya pemerintahan, Sekda dinilai perlu memastikan adanya penyelesaian yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berharap Sekda tidak hanya menyampaikan bahwa pembayaran akan dilakukan, tetapi juga menghadirkan solusi yang jelas. Kalau memang ada persoalan anggaran atau regulasi, jelaskan secara terbuka. Kalau sudah ada jalan keluarnya, segera direalisasikan,” tegas sumber tersebut.
Menurutnya, para penerima tidak ingin terus berada dalam ketidakpastian. Yang dibutuhkan saat ini adalah penjelasan mengenai kondisi anggaran, kendala yang dihadapi, serta langkah pemerintah untuk memastikan hak mereka dapat segera diselesaikan.
“Yang kami perlukan sekarang bukan sekadar penjelasan, tetapi kepastian mengenai bagaimana persoalan ini diselesaikan dan kapan pembayaran benar-benar dilakukan,” tambahnya.
Para penerima menilai, transparansi menjadi sangat penting karena persoalan tersebut menyangkut hak banyak orang dan telah berlangsung cukup lama.
Mereka meminta pemerintah memberikan jawaban konkret: berapa dana yang tersedia, di mana pos anggarannya, apa kendalanya, bagaimana langkah penyelesaiannya, dan kapan pembayaran dilakukan.
Jika memang terdapat persoalan regulasi atau administrasi, pemerintah juga dinilai harus menjelaskannya secara terbuka kepada para penerima agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kejaksaan diharapkan dapat melihat persoalan ini secara objektif dan profesional.
Bukan untuk menghakimi pihak tertentu, tetapi untuk memastikan tidak ada hak masyarakat yang terabaikan dan tidak ada pengelolaan anggaran yang menyimpang dari peruntukannya.
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar administrasi. Yang dipertaruhkan adalah hak ratusan orang dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dan kini para penerima meminta agar persoalan tersebut segera memperoleh kepastian serta penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami hanya ingin hak kami dibayarkan melalui mekanisme dan anggaran yang benar. Kami berharap pemerintah memberikan kepastian dan transparansi, sehingga persoalan ini tidak terus berlarut,” tutupnya. (Arb)
