LENSA.TODAY, -(GORUT) – Polemik yang terjadi digorontalo utara terkait penyelundupan pupuk bersubsidi di kecamatan tolinggula belum mendapatkan titik terang usai pertemuan semua pihak pihak terkait yang di selenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara (GORUT) melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Pasalnya, sejumlah masarakat kecewa dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Gorut beberpa waktu lalu yang disampaikan lewat press rilisnya.
” Saya selaku kepala desa papualangi, mewakili warga masyarakat, merasa prihatin dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh DPRD Gorut dihadiri oleh produsen pupuk, pihak distributor dan OPD-OPD terkait yang membahas tentang permasalahan penyalahgunaan pupuk bersubsidi yag terjadi di kecamatan tolinggula khususnya desa papualangi,” ungkap Kepala Desa Papualangi Alpian Bano. Jumat, (03/02/2023).
Lebih lanjut, Kades Papualangi itu menyampaikan tidak ada ketegasan dari pihak DPRD Gorut sebagai perwakilan rakyat untuk mengatasi masalah yang terjadi kecamatan tolinggula di desa papualangi terkait penyelundupan pupuk bersubsidi.
” Sepertinya RDP yang dilaksanakan hari rabu tanggal 01 maret 2023 tersebut tidak ada titik terang dan ketegasan khusus yang diambil terkait permasalahan yang terjadi diwilayah tolinggula sebagai tindaklanjut buat oknum oknum yang terlibat dalam permasalahan penyalahgunaan pupuk bersubsidi tersebut,” Ujar Alpian.
Sehubungan dengan hal itu Alpian menambahkan bahwa kami juga tambah prihatin dan kecewa dengan pernyataan salah seorang wakil rakyat yang duduk di DPRD gorut yang menyatakan bahwa masalah yang terjadi diwilayah tolinggula hanya setingan, bagaimana ini dikatakan setingan kalau saksi dan pelaku ada, berikut barang bukti sudah berada di pihak penyidik polres gorut, seharusnya di crosschek dulu jangan hanya mendengarkan keterangan sepihak.
” Seharusnya sebagai wakil rakyat, yang dipercayakan oleh rakyat harusnya mendorong agar supaya bagaimana masalah ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian apakah terbukti atau tidak, tidak usah mengeluarkan statement yang seolah olah ingin mengaburkan masalah ini hanya karena ada persaingan bisnis atau karena politik,” lanjut alpian
” Kalau seperti ini caranya, permasalahan pupuk bersubsidi yang terjadi selama ini khusunya diwilayah tolinggula tidak akan ada habisnya, apabila tidak ada tindakan tegas ataupun efek jera buat oknum oknum nakan seperti itu, dan saya yakin masalah ini akan terulang lagi,” pungkasnya. (AA)
