LENSA.TODAY, -(KABGOR)- Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Kabupaten Gorontalo bersama manajemen RSUD MM Dunda Limboto berlangsung panas. Pemicunya, pernyataan kontroversial Direktur Rumah Sakit yang dinilai meremehkan teguran dari BPJS Kesehatan.
Dalam rapat yang digelar untuk membahas surat teguran lisan yang dilayangkan oleh BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, Direktur RS MM Dunda justru menyampaikan bahwa teguran dari BPJS adalah hal yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan. Pernyataan ini langsung memicu amarah Ketua Komisi IV DPRD.
“Hal yang biasa? Ini bukan soal biasa atau tidak biasa, ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat. seharusnya hal tersebut jangan anggap remeh,” semprot Ketua Komisi IV, Jayusdi Rifai dengan nada tinggi di ruang rapat DPRD Kapaten Gorontalo, Selasa, (6/24/2025).
Lebih lanjut, sikap Direktur yang malah mengalihkan pembahasan ke persoalan utang rumah sakit, semakin memperkeruh suasana. Ketua Komisi IV pun memotong penyampaian Direktur dan menegaskan bahwa agenda rapat bukan membahas kondisi keuangan, melainkan pelayanan kesehatan yang menjadi hak masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo telah menerima setidaknya 15 pengaduan terhadap RS MM Dunda dari tahun 2023 hingga 2024. Jumlah ini dinilai sangat memprihatinkan dan menjadi indikator adanya masalah serius dalam sistem pelayanan rumah sakit.
“Ini bukan kasus satu dua kali. Kalau sudah 15 aduan masuk ke BPJS, lalu Anda masih anggap itu hal biasa, artinya memang ada masalah serius dalam kepemimpinan rumah sakit ini,” tambah Jayusdi.
Komisi IV DPRD pun mendesak agar manajemen RS MM Dunda segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari sistem pelayanan hingga pola koordinasi internal, agar kejadian serupa tidak terus berulang dan merugikan masyarakat pengguna layanan JKN.
Sementara itu, pihak BPJS Gorontalo yang turut hadir dalam RDP menanggapi dengan lebih diplomatis. Mereka menyampaikan bahwa RDP ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki pelayanan, bukan sekadar ajang mencari siapa yang salah atau benar.
“Kami berharap forum ini menjadi ruang mencari solusi bersama, bukan saling menyalahkan. Yang terpenting, pelayanan rumah sakit harus segera dibenahi agar keluhan masyarakat tidak terus berdatangan,” ujar perwakilan BPJS Gorontalo, IVana Umboh.
Terakhir, Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo mengucapkan terimakasih kepada Lembaga DPRD Kabupaten Gorontalo yang telah memfasilitasi pertemuan kali ini.
“Terimakah kami ucapkan kepada pihak DPRD yang memfasilitasi pertemuan ini untuk mencari solusi demi kepentingan masyarakat,” tutupnya. (Arb)
