LENSA.TODAY, (GORUT) – Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Gorontalo Utara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali menggelar rapat membahas pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2024.
“Ada beberapa hal, yang pertama terkait soal defisit kita yang kurang lebih Rp 14 Miliar,” ungkap Hamzah, saat diwawancarai awak media usai rapat Banggar dengan TAPD, Senin (26/2/2024) Kemarin.
Hamzah, menjelaskan terkait dengan defisit itu tentu harus segera diselesaikan dengan cara melakukan proses rasionalisasi terhadap beberapa program kegiatan dan operasional yang ada di masing-masing OPD.
Kendati begitu, kata Hamzah, Program kegiatan yang perlu dilakukan rasionalisasi itu masih dalam tahap ancar-ancar atau diperkirakan oleh TAPD.
“Makannya kita minta kesimpulannya, semua program yang akan dilakukan proses rasionalisasi itu, juga dikomunikasikan dengan DPRD,” imbuh Hamzah.
“Karena jangan sampai ada hal-hal yang sudah diketahui oleh masyarakat, sudah dijanjikan kepada masyarakat, khususnya soal-soal infrastruktur itu yang kemudian tidak jadi,kan masyarakat juga bisa saja kecewa,” lanjut Hamzah.
Sehingganya kata Hamzah, rasionalisasi itu menjadi cara yang paling efektif, karena jangan sampai rasionalisasi belum dilakukan, kegiatan sudah berjalan dan bisa saja terjadi gagal bayar, karena anggarannya tidak tersedia.
Tak sampai disitu, Hamzah, juga meminta agar pegawai tidak tetap (PTT) yang berperan dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) diberikan reward. Hamzah, sendiri mengaku mendorong hal itu untuk diperhatikan.
Contohnya kata Hamzah, PTT yang ada di Dinas Perhubungan. PTT di OPD itu lanjut Hamzah, berkontribusi dalam PAD, namun tidak ada anggaran di Dinas itu untuk PTT.
“Tadi kita sudah minta Kaban Keuangan dan Sekda untuk memikirkan kembali, katanya tidak diinput anggarannya oleh Dinas, kita minta itu segera diselesaikan,” ujar Hamzah.
“Mungkin nanti ada beberapa program pergeseran yang akan dilakukan agar tersedia anggaran PTTnya, sehingga mereka juga itu bisa kembali bekerja, Karena mereka itu sangat strategis,” sambung Hamzah lagi.
Lebih lanjut, Hamzah, mengungkapkan PAD di Dinas Perhubungan pada tahun 2023 kemarin melampaui target.
Olehnya, jangan sampai mereka (PTT) berhenti karena mereka kata Hamzah, tulang punggung dari pada PAD di sektor lalu lintas angkutan jalan dan itu yang didorong.
Selanjutnya, Hamzah, menambahkan pembahasan lain yang dilakukan antara Banggar dan TAPD, bersifat umum.
Sejatinya, hal itu kata Hamzah, lagi, hanya pada bagaimana agar proses-proses keuangan itu berjalan lancar dan tidak seperti tahun-tahun kemarin.
“Alhamdulillah sekarang kan transfernya itu, kalau dulu hanya sekitar Rp 14 miliar, sekarang sudah hampir Rp 24 Miliar potong dana PEN Rp 2 miliar, Sehingga tiap bulan ada Rp22 Miliar yang boleh diatur ya, didistribusi ke setiap SKPD, setiap program kegiatan SKPD, termasuk di Sekwan, Kita minta itu juga agar bisa lancar-lancar lah,” tutur Hamzah. (Adv)
