LENSA.TODAY, -(KABGOR)- Badai besar tengah menghantam panggung politik Gorontalo. Nama baik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang selama ini dikenal sebagai partai berbasis moral dan etika keagamaan, kini tercoreng oleh dugaan skandal asusila yang menyeret salah satu kadernya, seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo berinisial RM.
Skandal ini bukan sekadar isu biasa, melainkan peristiwa yang mengguncang kepercayaan publik dan mempermalukan lembaga legislatif secara terbuka.
Kehebohan bermula ketika sebuah video tak senonoh yang diduga melibatkan RM beredar luas di media sosial. Dalam waktu singkat, video tersebut menyebar bak api di musim kemarau, memicu kemarahan, rasa kecewa, dan keprihatinan masyarakat. Publik dibuat tercengang oleh sosok yang seharusnya menjadi teladan, namun justru mempertontonkan perilaku yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan etika seorang wakil rakyat.
Berdasarkan informasi yang beredar, dalam video tersebut RM diduga melakukan panggilan video dengan seorang perempuan yang diketahui telah berusia lanjut. Situasi ini semakin memperparah reaksi publik, karena tindakan yang diduga dilakukan RM dinilai tidak hanya tidak bermoral, tetapi juga mencederai nilai kemanusiaan dan kepantasan. Banyak pihak menilai, perilaku tersebut menunjukkan degradasi moral yang serius dari seorang pejabat publik.
Yang lebih mengkhawatirkan, dugaan perselingkuhan ini disebut bukan kali pertama terjadi. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa perilaku serupa telah dilakukan secara berulang-ulang. Namun, kali ini dinilai sebagai puncak dari rangkaian skandal, karena bukti visual yang tersebar luas dan sulit dihindari dari sorotan publik.
Skandal ini pun dianggap sebagai tamparan keras bagi dunia politik lokal Kabupaten Gorontalo.
Akibat peristiwa tersebut, bukan hanya RM yang menjadi sasaran kecaman. Nama PKB sebagai partai politik ikut terseret dan dipermalukan di ruang publik. Lebih dari itu, marwah lembaga DPRD Kabupaten Gorontalo sebagai rumah wakil rakyat turut tercoreng. Lembaga yang seharusnya menjadi simbol kehormatan, integritas, dan amanah rakyat, justru dipermalukan oleh ulah oknum anggotanya sendiri.
Kekecewaan masyarakat pun memuncak. Media sosial dipenuhi komentar pedas, tuntutan sanksi tegas, hingga desakan agar partai dan lembaga legislatif tidak tinggal diam. Publik menilai, kasus ini bukan lagi persoalan pribadi, melainkan persoalan moral publik yang menyangkut kepercayaan rakyat terhadap sistem politik dan wakil-wakilnya.
Kini, sorotan tajam tertuju pada sikap PKB dan DPRD Kabupaten Gorontalo. Masyarakat menunggu langkah tegas dan transparan, agar kasus ini tidak tenggelam begitu saja.
Skandal ini telah meninggalkan luka mendalam di hati publik, sekaligus menjadi pengingat pahit bahwa kekuasaan tanpa integritas hanya akan berujung pada kehancuran martabat dan kepercayaan rakyat. (Arb)
