LENSA.TODAY, -(OPINI)- Langkah Bupati Sofyan Puhi dalam mengusulkan Sekretaris Daerah (Sekda) dari luar Kabupaten Gorontalo menimbulkan kegelisahan dan tanda tanya besar di kalangan ASN lokal. Apakah benar daerah tertua di Provinsi Gorontalo ini telah kehilangan kader birokrasi sendiri, hingga harus “mengimpor” pejabat dari luar?
Sebagai ASN yang telah lama mengabdi dan mengenal secara langsung dinamika pemerintahan Kabupaten Gorontalo, kami merasa keputusan ini tidak hanya mencederai proses panjang pembinaan birokrasi, tapi juga memperlihatkan krisis kepercayaan dari kepala daerah terhadap putra-putri daerahnya sendiri.
Bupati Sofyan Puhi seolah mengabaikan fakta bahwa banyak ASN di lingkungan Pemkab Gorontalo yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan integritas yang layak untuk menduduki posisi Sekda. Maka pertanyaannya, apakah kami tidak cukup mampu, tidak cukup loyal, atau hanya tidak cukup dekat dengan kekuasaan?
Lebih dari Sekadar Jabatan, Isu ini bukan sekadar tentang siapa yang mengisi jabatan Sekda. Ini menyangkut marwah ASN lokal yang telah melalui proses panjang pembinaan, pelatihan, dan pengabdian. Ketika semua proses itu dikesampingkan demi memilih figur dari luar, maka yang hancur bukan hanya moral ASN, tapi juga kepercayaan terhadap sistem yang selama ini dijunjung tinggi.
Kabupaten Gorontalo adalah daerah yang kaya sejarah, tempat lahirnya banyak birokrat berpengalaman yang telah membuktikan kapabilitasnya. Jika Bupati memilih orang luar, pertanyaannya kemudian adalah apakah ini bentuk ketidakpercayaan beliau dalam membina dan mempercayai jajaran internalnya sendiri?
Bupati mungkin akan berdalih bahwa yang dipilih adalah sosok terbaik secara merit. Namun publik berhak curiga, apakah benar ini semata pertimbangan profesional, ataukah karena kedekatan dan kalkulasi politik belaka?
Lebih jauh lagi, muncul kecurigaan yang tak bisa dihindari, apakah ketidakpercayaan Bupati Sofyan Puhi terhadap ASN Kabupaten Gorontalo merupakan buntut dari sikap politik ASN dalam Pilkada yang lalu? Jika benar demikian, maka ini adalah bentuk politisasi birokrasi yang sangat disayangkan bahkan membahayakan netralitas dan masa depan ASN.
Apakah loyalitas birokrasi kini harus ditakar berdasarkan sikap politik masa lalu? Apakah ASN yang tidak “sejalan” dalam kontestasi Pilkada lalu harus dikucilkan, meskipun mereka punya kapasitas dan dedikasi?
Kami, ASN Kabupaten Gorontalo, tidak menuntut jabatan. Yang kami perjuangkan adalah keadilan dan penghargaan atas dedikasi. Karena tanpa kepercayaan dari pimpinan, loyalitas hanya menjadi slogan kosong. Tanpa penghargaan terhadap kader internal, birokrasi akan kehilangan arah dan semangat juang.
Bupati Sofyan Puhi perlu merenung, apakah keputusan ini akan memperkuat birokrasi, atau justru memicu demoralisasi dan ketidakpercayaan yang lebih dalam?
Oleh : Realice ASN Kabupaten Gorontalo
