LENSA.TODAY, -(KABGOR)- Rencana aksi yang akan di laksanakan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Gorontalo pada 9 desember dengan tuntutan Keterlambatan Pembayaran penghasilan tetap dengan tunjangan perangkat desa diduga mulai di intervensi oleh pihak pemerintah daerah melalui para Pemerintah Kecamatan.
Bagaimana tidak, saat ini beredar surat undangan dari beberapa kecamatan yang ditujukan kepada Kepala Desa untuk menghadirkan aparat desa untuk mengikuti upacara bendera dan rapat evakuasi pada senin 9 desember 2024.
Salah satu aktivis Gorontalo, Taufik Buhungo mengatakan bahwa surat tersebut merupakan upaya pembungkaman terhadap aparat desa yang akan memperjuangkan hak-haknya.
“Surat ini hampir bisa dipastikan merupakan desain dari pemerintah daerah agar para aparat desa tidak akan melaksanakan aksi unjuk rasa pada senin besok,” ucap Taufik. Minggu, (8/12/2024).
Taufik juga mengatakan bahwa pemerintahan saat ini bagaikan pemeritahan abunawas. Mestinya pemda mencari solusi atas kisruh saat ini, bukan membuat cara-cara seperti ini.
“Ini kan lucu, tiba-tiba aparat desa di undang upacara bendera. Ada juga yang mengundang untuk evaluasi. Ini kan tanda-tanda pemerintahan abunawas,” imbuhnya.
Terakhir, taufik menegaskan bahwa dalam upaya memperjuangkan hak-hak para aparat desa, diharapkan kepada pemerintah kecamatan untuk tidak ikut campur.
“Para camat jangan intervensi para aparat desa, kasian mereka sudah 3 bulan belum menerima gaji,” pungkas taufik (Arb)
