LENSA.TODAY, -(KABGOR)- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo menunda pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan di ruang aula Kantor Desa Gandasari terkait dugaan Konflik Sosial antara pihak management Perusahaan Pabrik Gula (PT. PG TOLANGOHULA) dengan masyarakat Se – Kecamatan Boliyohuto cs. Sabtu, (11/02/2023).
Penundaan RDP tersebut dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan, diantaranya mengantisipasi benturan sesama masyarakat. Akan tetapi, momentum tersebut menjadi ajang curhat para petani dan pemerintah desa Se – Kecamatan Boliyohuto cs.
Kepada Lensa.today, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Syam T. Ase menjelaskan bahwa memang RDP yang di agendakan diwilayah Kecamatan Tolangohula masih di tunda, hal ini dilakukan karena ketidakhadiran pihak-pihak yang di undang serta menjaga benturan antara buruh pabrik dengan masyarakat petani.
” Demi kepentingan masyarakat dan menjaga hal-hal yang kita tidak inginkan bersama, maka RDP ditunda. Dan kami berharap pertemuan berikutnya akan direkomendasikan kepada Bupati Gorontalo untuk di bawah ke rapat yang lebih besar yakni dengan melibatkan seluruh forkopimda,” ucap Syam.
” Mungkin saja, ketika kita agendakan pertemuan tersebut, saudara Karo-karo yang selama ini setiap kali kita undang tapi tidak pernah hadir mudahan-mudahan dengan jeda waktu yang begitu panjang kalau tidak salah sampai satu Minggu ini beliau bisa hadir dan problem yang ada di Tolangohula atau di Boliyohuto cs cepat selesai,” Sambung STA.
Selain itu, Syam T. Ase mengajak kepada seluruh masyarakat yang berada dilingkungan Perusahaan PT. PG Tolangohula untuk menjaga aset tersebut.
” Pabrik Gula adalah aset kita, harus kita amankan dan kita jaga. tapi jika terdapat ada oknum-oknum yang merusak, maka oknum itulah yang kita harus keluarkan dari pabrik,” ungkap STA.
Bahkan, terungkap dalam pertemuan tersebut banyak lahan masyarakat yang diambil alih oleh perusahaan, banyak tanaman masyarakat yang di semprot oleh pihak perusahaan. Masyarakat petani diperhadapkan dengan pemimpin perusahaan yang arogan. Maka kepada siapa lagi petani mengadu, jika bukan kepada kita sebagai keterwakilan rakyat yang diduduk di parlemen.
” Ini parah dan tidak bisa kita biarkan. Padahal masayarakat dan pemerintah desa selalu legowo bahkan ketika jalan rusak mereka diam. Tapi kenapa masih ada yang terjadi hal-hal seperti ini,” ucap STA dengan nada kesal.
” Pertanyaan saya sebagai anggota DPRD akankah jalan-jalan yang dirusak oleh mereka selama ini kembali mereka perbaiki atau tidak? Justru yang memperbaiki jalan adalah pihak pemerintah, setelah diperbaiki rusak lagi. Hal ini diakibatkan adanya tonase yang hari ini muatannya itu melebihi. nah ini yang membuat teman-teman para kepala desa menjaga aset-aset mereka, tidak ada penutupan jalan yang ada hanyalah portal yang dibuat supaya tonase yang di muat oleh kendaraan ini sesuai dengan kapasitas,” jelas STA.
” Mudah-mudahan pekan depan ada titik temu dan saya yakin pak JMnya pasti hadir demi kelangsungan pabrik demi kelangsungan ribuan pekerja dan saya berharap semua kita bersama-bersama menjaga kondusifitas yang ada di Boliyohuto cs,” ajak STA.
Selain itu juga, saat ini banyak dugaan konflik sosial yang terjadi, bahkan disampaikan oleh pihak perwakilan petani, rumor yang beredar dimasyarakat bahwa diduga pihak PT. PG Tolangohula tidak ada urusan denga pemerintah.
” Kita akan buktikan apakah benar suara-suara itu, tapi kalaupun itu benar sangat di sayangkan. Negara inikan dia atur oleh pemerintah, baik Eksklusif, Legislatif dan Yudikatif. sehingga kalau sudah tidak digunakan mau gimana lagi berarti sudah mau membangun kerajaan sendiri di negara ini. nah kita berharap bahwa insyaallah dengan apa yang kita lakukan saat ini, berbagai konflik ini cepat selesai,” pungkas STA. (Arb)
