LENSA.TODAY, POHUWATO – Usai pelaksanaan Event Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Drag Bike dan Drag Race yang ada di Kabupaten Pohuwato, di duga telah meninggalkan kerusakan yang sangat parah serta dapat merugikan Daerah.
Bahkan taman bundaran yang menjadi pusat ibu kota Pohuwato dan di jaga penuh oleh Pemerintah Daerah, bersama Kodim 1313 itu pun telah rusak dengan usainya event tersebut. Minggu (14/08/2022).
Mendengar kerusakan taman yang menjadi pengawasan Kodim 1313 itu jelas di lihat langsung oleh 2 anggota kodim, dan telah di temukan rusak parah beserta lampu-lampu yang ada di taman tersebut.
Sehingga dari kejadian itu terjadi adu cekcok antara panitia pelaksana bersama dua nggota kodim 1313 pohuwato. Dimana pihak kodim meminta pertanggung jawaban dari pihak panitia pelaksana event kejurnas drag bike dan drag race.
Tak hanya itu bahkan dari pemerhati Daerah Ismail Hippy pun mengatakan, bahwa pihak panitia event kejurnas drag bike harus bertanggung jawab atas rusaknya icon Daerah yang hari ini menjadi pusat central ibu kota Pohuwato.
“Ini pelecehan namannya, daerah yang awalnya tertata se demikian bagus oleh pemerintah daerah kini selesai event malah di tinggalkan dalam keadaan rusak,”ucap Ismail Hippy.
Lebih lanjut Ismail Hippy membeberkan, Perjanjian yang di sepakati bersama Pemerintah Daerah hari ini dengan besaran 10 persen itu kian tidak ada transparansi dari panitia pelaksana.
“kegiatan yang sangat besar ini kami rasa ada penghasilan besar bagi panitia dan pengurus, dilihat dari besarnya pembayaran tiket masuk dengan jumlah harga Rp. 25.000 per tiket, serta pendaftaran per orang dari pembalap mencapai Rp. 350.000, per 600 orang pendaftar,”lanjut Ismail.
Ismail Hippy bersama pihak Kodim 1313 Pohuwato meminta, kepada panitia pelaksana event kejurnas Drag Bike tersebut harus mempunyai keterbukaan atas kesepakatan panitia bersama pemerintah daerah.
“Ya, Harus ada transparansi, jangan sudah merusak icon yang menjadi kebanggaan kami rakyat pohuwato, lantas panitia pergi begitu saja. Ingat kami akan mengusut hal ini melalui jalur hukum yang berlaku di daerah kami,”tegas Ismail Hippy.
Sementara itu di tempat yang sama Sekretaris IMI Provinsi Nurfadri Pakaya mengatakan, pembagian hasil dari pelaksanaan event oleh panitia dengan pemerintah daerah akan di perlihatkan secara terbuka.
“dari awal kami juga melakukan kegiatan ini sudah ada ijin semua dari pemerintah daerah, sehingga kami hanya pelaksana saja,”kata Sekretaris IMI Provinsi Nurfadri Pakaya. (Mhd)